Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun 2017-2019.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu 12 Agustus 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan kedua saksi itu menjalani pemeriksaan namun tidak merinci pokok-pokok materi yang didalami penyidik.
Identitas saksi yang diperiksa adalah Pimpinan Koperasi Serba Usaha Central Artha Niaga Selamet Raharjo.
Saksi lainnya adalah Site Administrasi Manager KSO Abipraya-Jaya Abadi, Yohan Triadikuswara.
Kasus ini berakar pada dugaan praktik “pinjam bendera” dalam proyek pembangunan Gedung Pemkab Lamongan dengan nilai kontrak Rp151 miliar.
KPK menduga perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar sekitar Rp35,7 miliar.
Budi sebelumnya menilai KSO Abipraya–Jaya Abadi kemungkinan hanya dipakai untuk memenuhi persyaratan administrasi tender.
Menurut pernyataan KPK pada 17 Juni 2026, pelaksanaan pekerjaan diduga sesungguhnya dilakukan oleh perusahaan milik salah satu tersangka.
Nama yang dimaksud adalah Ahmad Abdillah (ABD), Direktur PT Agung Pradana Putra, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK menetapkan tiga tersangka lain dalam perkara ini yakni Mokh Sukiman sebagai PPK.
Serta Muhammad Yanuar Marzuki yang berperan sebagai Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan Tahun 2017-2019.
Selain itu, tersangka lainnya adalah Herman Dwi Haryanto, mantan General Manager Divisi Regional III PT Brantas Abipraya (Persero) periode 2015-2019.
Penyidik juga menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan penyimpangan tersebut.
Pada Jumat 12 Juni 2026, penyidik memeriksa Suradi, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan IT PT Brantas Abipraya.
Dalam pemeriksaan itu, penyidik meminta data dan klarifikasi terkait dokumen keuangan yang mengaitkan aliran uang PT Brantas dan KSO pelaksana proyek Gedung Pemkab Lamongan.
Konstruksi perkara menujukkan indikasi pemberian sejumlah uang kepada Mokh Sukiman dari pihak Abipraya-Jaya Abadi KSO.
Penyidik menemukan pula dugaan bahwa proses pemilihan penyedia tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
KPK mencurigai pembentukan KSO antara PT Brantas Abipraya dan PT Jaya Abadi bersifat formalitas untuk memenuhi syarat pelelangan.
Pada tahap pelaksanaan kontrak, pemeriksaan pekerjaan, pembayaran, hingga serah terima, ditemukan penyimpangan yang berdampak pada volume dan kualitas pekerjaan.
Akibatnya, diduga banyak item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
KPK menyatakan akan melanjutkan pendalaman terhadap keterlibatan pihak lain serta jejak aliran dana untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.







