Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Kementerian Peternakan (Kementan) merancang ulang skema pemenuhan daging ruminansia agar lonjakan harga tidak terus berulang sepanjang tahun.
Pernyataan itu disampaikan Alex di Jakarta, Selasa (11/8/2026), menanggapi data terbaru tentang kondisi pasar daging sapi dan kerbau.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga rata-rata nasional daging sapi dan kerbau mencapai Rp143.737 per kilogram (kg).
Di beberapa daerah, harga bahkan menembus angka Rp200 ribu per kg pada pekan pertama Agustus 2026.
Alex mengaitkan tekanan harga tersebut dengan proyeksi produksi domestik yang dinilai kurang memadai.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan produksi daging sapi dan kerbau dalam negeri sebesar 421,2 ribu ton pada 2026.
Sementara kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 794,3 ribu ton.
Untuk menutup selisih, terjadi pemotongan sapi dan kerbau bakalan hasil impor sebesar 189,7 ribu ton ditambah pasokan impor daging lainnya sehingga total ketersediaan mencapai 949,7 ribu ton.
Meski angka tersebut secara teoritis melebihi kebutuhan 794,3 ribu ton, Alex mengingatkan bahwa ketersediaan di atas kertas tidak otomatis menahan tekanan harga di tingkat konsumen.
Alex menegaskan, jika pemerintah gagal menjaga stok dan akurasi pemetaan kebutuhan masyarakat, fenomena harga di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) akan terus terulang.
Permasalahan serupa juga terlihat pada sektor unggas; harga ayam pedaging dilaporkan melampaui HAP di banyak wilayah.
BPS menyebut kenaikan harga daging ayam ras lebih banyak dipicu oleh keterbatasan pasokan yang dibarengi peningkatan permintaan.
Sebagai solusi, Alex mendorong perbaikan tata kelola yang mencakup penguatan produksi dalam negeri, pemetaan kebutuhan yang lebih akurat, dan penjaminan distribusi serta ketersediaan pasokan.
Ia menekankan ketergantungan utama pada impor tidak boleh menjadi kebijakan jangka panjang, sehingga skema pemenuhan daging harus dirancang berkelanjutan agar stabilitas pasokan dan harga terjaga sepanjang tahun.
Alex juga tercatat menjabat Ketua PDIP Sumatera Barat ketika menyampaikan kritik dan rekomendasi tersebut kepada pihak terkait.







