Yenti Garnasih, pakar hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengkritik praktik penanganan kasus korupsi yang dinilainya mengalami kemunduran serius.
Menurut Yenti, terdapat kecenderungan mereduksi peran penegakan hukum ketika status seseorang dari tersangka berubah menjadi saksi tanpa dasar hukum yang jelas.
Ia menilai langkah semacam itu berpotensi menghambat upaya pengungkapan tindak pidana korupsi secara menyeluruh.
Yenti menyampaikan pandangannya kepada PRO3 RRI, menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat dalam setiap perubahan status proses pidana.
Dalam pandangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan yang memadai untuk mengambil alih perkara jika muncul hambatan dalam penanganan oleh lembaga lain.
Pengambilalihan perkara oleh KPK, menurut Yenti, dapat meminimalkan konflik kepentingan serta memulihkan keyakinan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Yenti juga menekankan bahwa penanganan perkara korupsi sebaiknya berlangsung cepat untuk mempercepat penelusuran aset hasil kejahatan.
Ia menegaskan bahwa penerapan unsur tindak pidana pencucian uang wajib menyertai penyidikan korupsi agar aset negara dapat diamankan secara efektif.
Lebih jauh, Yenti memperingatkan bahwa perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak dalam perkara yang sama dapat menimbulkan keraguan publik terhadap integritas penegakan hukum.
Dia menyerukan agar seluruh aparat penegak hukum menerapkan prosedur yang setara demi menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum.
Yenti berharap Presiden bersama KPK segera mengambil langkah sesuai kewenangan untuk mengembalikan kepercayaan publik secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelembagaan demi pemberantasan korupsi yang adil dan konsisten.
Sebelumnya muncul desakan agar tiga perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dilimpahkan ke KPK, bukan ditangani Kejaksaan Agung.
Seruan pemindahan penanganan perkara itu datang dari sejumlah tokoh dan organisasi, termasuk Mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Prof. Hamid Awaludin, Serikat Mahasiswa UGM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).







