JENGGALA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan pada tahun anggaran 2017-2019. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (19/10).
Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, belum memberikan informasi detail tentang materi yang diperiksa oleh tim penyidik terhadap Yuhronur.
Yuhronur mengungkapkan bahwa pemeriksaan lebih fokus pada anggaran proyek tersebut. Namun, ia tidak dapat mengingat secara pasti jumlah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.
Sebelumnya, pada Kamis (12/10), Yuhronur juga menjalani pemeriksaan terkait pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan pada tahun anggaran 2017-2019. Saat proyek ini dilaksanakan, Yuhronur menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Lamongan.
Dalam proses penyidikan ini, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, termasuk rumah dinas bupati, Kantor Dinas PUPR, dan Kantor Pemkab Lamongan.
KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, meskipun identitasnya belum diumumkan kepada publik. Ini sesuai dengan kebijakan baru KPK yang mengumumkan identitas tersangka bersamaan dengan upaya penangkapan atau penahanan.
Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan kerugian keuangan negara sesuai dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.







