JENGGALA.ID – Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), kasus kebocoran data masih tetap menjadi masalah. Panji Wasmana, National Technology Officer Microsoft Indonesia, mengidentifikasi beberapa faktor yang membuat kebocoran data masih rentan di dalam negeri, meski UU PDP sudah ada.
Salah satu faktor utama adalah bahwa mengamankan data besar memerlukan waktu dan proses yang tidak sebentar. UU PDP fokus pada perlindungan data pribadi, tetapi tidak semua data pribadi ada dalam perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih lanjut untuk mengidentifikasi data mana yang dianggap data pribadi dan bagaimana cara melindunginya.
Penting juga untuk mempertimbangkan tujuan penggunaan data, database penyimpanan data, dan pembatasan akses ke data tersebut. Semua ini memerlukan investasi yang cukup besar dan pelatihan yang berkelanjutan.
Panji menggarisbawahi bahwa pemahaman yang mendalam tentang apa yang perlu diamankan dan di mana risiko terletak adalah langkah awal dalam mengamankan data. Tingkat risiko akan menentukan sejauh mana tingkat kesesuaian dan investasi dalam keamanan siber yang dibutuhkan. Ini adalah proses yang berkelanjutan, dan terkadang investasi yang ada tidak mencukupi atau kesadaran tentang risiko tidak mencapai tingkat yang diperlukan.
Panji juga mencatat bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi alat penting dalam mencegah kebocoran data. Beberapa perusahaan teknologi telah menggunakan AI untuk menganalisis perilaku pengguna, mengidentifikasi tindakan yang mencurigakan, dan memberikan peringatan dini. AI membantu membuat sistem lebih cerdas dan mampu mengenali pola-pola tersembunyi dalam aktivitas pengguna, tetapi penting untuk diingat bahwa keberhasilan bukan hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada perilaku pengguna.
Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang perlindungan data dan investasi yang tepat, Indonesia dapat mengurangi risiko kebocoran data di masa depan.







