Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di beberapa fasilitas pemerintahan di Kabupaten Langkat pada Rabu (8/7).
Lokasi yang menjadi sasaran antara lain Kantor Dinas Pendidikan Langkat di Jalan Kartini, Kwala Bingei, Stabat; kantor Dinas PUPR; ruang pribadi di rumah dinas Bupati; kantor Bupati; serta kantor BKD Langkat.
Di Kantor Dinas Pendidikan, tim penyidik KPK tampak didampingi personel kepolisian yang berjaga di pintu masuk sebagai pengamanan.
Penyidikan di Dinas Pendidikan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 13.00 WIB pada hari yang sama.
Setelah penggeledahan, petugas keluar dari kantor tersebut membawa Tiga (3) koper dan satu (1) kotak.
Pemeriksaan di kantor BKD dilanjutkan pada siang hari.
Kegiatan penggeledahan ini terkait dengan perkara proyek di Kabupaten Langkat untuk periode 2025-2026.
KPK telah menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka.
Satu tersangka lain adalah Yaqub Abdhal Al Mu’arif, yang disebut sebagai pihak swasta dan bagian dari tim sukses Afandin.
Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Ilhamsyah Bangun, menyatakan penggeledahan dilakukan untuk melengkapi barang bukti dalam dugaan suap yang melibatkan eks Bupati Syah Afandin.
Ilhamsyah mengatakan dokumen-dokumen yang diminta penyidik telah dibawa untuk keperluan dakwaan.
Ketika ditanya apakah penggeledahan berkaitan dengan 80 paket proyek di Dinas Pendidikan, Ilhamsyah mengiyakan adanya kaitan tersebut namun menolak merinci substansinya karena sudah masuk dalam dakwaan.
Ia menambahkan bahwa dirinya sempat diamankan untuk pemeriksaan di Polrestabes Medan saat proses penggeledahan berlangsung.
Menurut Ilhamsyah, kedatangan penyidik KPK ke kantor Dinas Pendidikan pada hari itu dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.







