Sekretaris Jenderal PKC PMII Sumatera Utara (Sumuut), Dedi Arisandi Ritonga, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berhenti pada penetapan tersangka awal terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Langkat.
Pernyataan itu disampaikan Dedi saat menanggapi perkembangan penyidikan yang berlangsung, Kamis (9/7).
Ia menyoroti perlunya pengembangan penyidikan secara komprehensif untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Dedi menekankan perhatian khusus pada dugaan praktik korupsi dan gratifikasi yang diduga terjadi pada proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat.
Ia mengingatkan peran strategis Dinas PUTR dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur sehingga setiap tahapan pengadaan perlu diperiksa jika ditemukan indikasi penyimpangan.
Selain itu, Dedi menyebut adanya keterkaitan dengan pejabat yang menjabat Kepala Dinas PUTR Langkat pada 2025 dan kini menempati posisi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.
Menurutnya, apabila alat bukti mengarah kepada pejabat tersebut atau pihak lain, proses hukum harus dilanjutkan tanpa pengecualian.
Ia juga meminta Wali Kota Medan mempertimbangkan penonaktifan sementara Kepala Dinas SDABMBK jika yang bersangkutan resmi berstatus sebagai pihak yang diproses hukum.
Langkah administratif ini, kata Dedi, penting untuk menjaga integritas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
Dedi mengapresiasi langkah KPK berupa penggeledahan di Kantor Dinas PUTR Langkat dan penyitaan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan.
Ia meminta semua temuan itu diperdalam agar kasus menjadi terang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Di sisi lain, Dedi menegaskan dukungan atas kerja KPK yang profesional, independen, dan transparan, seraya mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dan due process of law.
Ia menutup dengan penegasan bahwa siapa pun yang dinyatakan bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tanpa melihat jabatan atau latar belakang politik.
Dedi mengatakan pengusutan yang tuntas akan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan menegaskan tidak ada yang kebal dari hukum.







