Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam penyelidikan terkait pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang membahas urusan kehutanan.
Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut pendalaman dilakukan melalui rangkaian pemeriksaan saksi pada Kamis 23 Juli 2026.
Ketiga saksi yang diperiksa adalah Asdonny August Satriayudha selaku Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan.
Saksi lainnya adalah Mantan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan.
Serta Suprapto yang menjabat Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I.
Mereka dimintai keterangan mengenai pertemuan antara SA sebagai Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di Kuansing dengan RJA sebagai Menteri Kehutanan serta pejabat Kementerian Kehutanan.
Penyidikan mencakup beberapa pertemuan, termasuk pertemuan pada 2 Juni 2026 yang salah satunya membahas alih fungsi kawasan hutan dan pelaksanaan perhutanan sosial.
KPK juga menelusuri dugaan pemberian amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai salah satu pertemuan tersebut.
Sebelumnya, lembaga antikorupsi menyatakan dugaan uang dalam amplop itu berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa (KUD).
Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya.
Pemeriksaan juga dijadwalkan terhadap Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani namun yang bersangkutan tidak hadir.
Budi menyatakan penyidik masih menunggu konfirmasi terkait ketidakhadiran CEP dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut.
Kasus ini merupakan pengembangan dari dugaan suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.
Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka.
Selain dugaan suap pengisian jabatan, KPK juga mendalami kemungkinan penerimaan uang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Penyidik masih menelusuri mekanisme pemberian, jumlah dana, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara pelepasan HPT tersebut.







