Bambang DH, politisi senior dari PDI Perjuangan dan saksi hidup Peristiwa Kudatuli di Surabaya, menilai tragedi 27 Juli 1996 harus menjadi titik tolak pembelajaran bagi perjalanan demokrasi nasional.
Menurut Bambang, pengalaman itu menegaskan risiko ketika aparat negara tidak lagi berfungsi sesuai konstitusi namun berubah menjadi instrumen kekuasaan.
Ia memperingatkan agar seluruh aparatur negara menempatkan kepentingan bangsa dan konstitusi di atas kepentingan politik kekuasaan agar praktik represif tidak terulang.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang saat diwawancarai dalam siniar Lentera TV Media pada 27/7/2022.
Sebagai mantan Wali Kota Surabaya, Bambang mengingatkan kembali cita-cita konstitusi yang sederhana: mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Namun Bambang menegaskan bahwa upaya mencapai cita-cita itu masih menghadapi rintangan besar di berbagai bidang.
Salah satu masalah yang disorotnya adalah polarisasi masyarakat yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.
Oleh karena itu ia menyerukan penghentian budaya saling menyalahkan dan dorongan untuk memperkuat persatuan nasional.
Bambang juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak memihak sebagai langkah untuk memulihkan kepercayaan publik.
Ia mendorong penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu agar tidak terus membayangi perjalanan bangsa.
Selain itu Bambang menyatakan bahwa kedaulatan di sektor strategis seperti pangan dan energi tetap menjadi pekerjaan rumah bagi negara.
Ia mengingatkan bahwa kemakmuran yang tidak terdistribusi secara adil hanya akan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.
Bambang menegaskan perlunya proses hukum bagi mereka yang benar-benar perlu diproses, lalu melanjutkan upaya bersama untuk membangun masa depan.
Sebagai tokoh yang pernah menjabat anggota DPR RI periode 2019-2024, ia tetap optimistis bahwa dengan menjaga demokrasi, menegakkan hukum, dan memperkuat persatuan, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita konstitusionalnya.







