Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) pada Jumat, 24 Juli 2026 di kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Gerakan tersebut ditetapkan sebagai upaya kolektif untuk mempercepat transformasi layanan publik agar lebih mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Rini menegaskan bahwa perbaikan layanan harus menghadirkan kemudahan, kepastian, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara.
Ia menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar birokrasi yang berbelit tidak lagi membebani masyarakat di era modern.
Sebagai bagian dari strategi integrasi layanan, pemerintah terus memperluas jaringan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Pada masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah dibuka sekitar 88 MPP tambahan, sehingga kini jumlahnya mencapai sekitar 313 Mal Pelayanan Publik.
Selain penguatan layanan terintegrasi secara fisik, Kementerian PANRB mendorong percepatan transformasi layanan berbasis digital.
Rini menyatakan digitalisasi menjadi kunci untuk mewujudkan layanan yang lebih cepat dan sederhana bagi masyarakat.
Pemerintah juga menjalin sinergi dengan Komite Percepatan Transformasi Pemerintahan Digital untuk mempercepat proses digitalisasi layanan publik.
Namun keberhasilan transformasi dinilai bergantung pada komitmen bersama seluruh instansi penyelenggara layanan.
Atas dasar itulah GNPP dibentuk sebagai gerakan kolektif untuk mempercepat terwujudnya layanan publik yang mudah, berintegritas, dan berorientasi kepada masyarakat.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menjelaskan GNPP lahir dari keyakinan bahwa pelayanan publik bukan sekadar menjalankan tugas administratif semata.
Otok menambahkan bahwa gerakan ini merupakan hasil proses panjang yang melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat budaya pelayanan.
Ia mengingatkan bahwa momentum nasional serupa telah dimanfaatkan negara lain untuk memperkuat budaya pelayanan publik, sejalan dengan peringatan United Nation Public Service Day setiap 23 Juni.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan momentum nasional yang mampu menggerakkan seluruh penyelenggara layanan agar terus membangun budaya pelayanan yang berkualitas, adaptif, dan berorientasi pada masyarakat.







