Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan atas perkara yang berkaitan dengan PT Bank BJB.
Selain menelisik dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan periode 2021–2023, KPK juga memeriksa kemungkinan penyalahgunaan dana pada program corporate social responsibility (CSR) bank tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, pada Kamis, 13 Agustus 2026, di Jakarta.
Namun Achmad Taufik belum merinci bentuk maupun modus dugaan korupsi pada program CSR yang tengah didalami.
Sumber perkara mengindikasikan indikasi penyimpangan pada program CSR yang menjadi ranah Divisi Corporate Secretary Bank BJB.
Saat ini penyidik KPK fokus menyelesaikan kasus pengadaan penempatan iklan; perkara itu telah menghasilkan penetapan lima tersangka.
Satu di antara tersangka adalah mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi.
Empat tersangka lainnya yang ditahan sejak Senin, 10 Agustus 2026, adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sophan Jaya Kusuma.
Widi menjabat sebagai pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB untuk periode 2020–2024.
Kasus ini berawal dari penetapan anggaran promosi umum dan produk Bank BJB untuk periode 2021–2023 sebesar Rp801 miliar.
Dari angka tersebut, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui televisi, media cetak, dan daring.
Penyidik menduga muncul skema pengadaan untuk mengakomodasi dana nonbudgeter yang tidak melalui mekanisme anggaran resmi.
Pada akhir 2020, Widi diduga memerintahkan bawahannya mencari agensi periklanan yang bersedia mengelola dana nonbudgeter itu.
Untuk menghindari mekanisme lelang, Widi diduga memerintahkan pemecahan paket pengadaan menjadi dua kategori: pekerjaan di bawah Rp200 juta dan pekerjaan senilai Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Rencana pemecahan paket itu kemudian dilaporkan kepada Yuddy selaku Direktur Utama Bank BJB, menurut temuan penyidik.
KPK juga menduga sejumlah rekanan agensi diminta mengakomodasi kebutuhan dana nonbudgeter untuk kepentingan pihak eksternal tertentu.
Sebanyak enam perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan dalam skema tersebut.
Selain itu, penyidik menilai panitia pengadaan diperintahkan untuk tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia sehingga proses pengadaan tidak berjalan sesuai ketentuan.
Akibat dari dugaan perbuatan melawan hukum itu, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar.







