Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) mengumumkan ditemukannya dokumen negara penting menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketua Umum DPP PA GMNI, Prof. Dr. Arief Hidayat, menyatakan temuan tersebut memperjelas sejumlah bagian krusial dari arsip pembahasan BPUPK dan PPKI.
Menurut keterangan resmi, jilid kedua dokumen negara yang berisi draf otentik diskusi BPUPK dan PPKI kini telah dipublikasikan ke publik.
Arsip itu disebut memuat lembaran yang selama ini hilang, yakni halaman pertama (halaman 1) dan halaman terakhir (halaman 29) dari naskah asli pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945.
Penemuan kedua halaman tersebut dinilai memperkuat keyakinan bahwa pidato 1 Juni 1945 adalah jawaban atas pertanyaan Ketua BPUPK, Radjiman Wedyodiningrat, terkait dasar negara.
Arief menilai dokumen yang ditemukan menegaskan bahwa dasar negara yang disepakati adalah Pancasila, sehingga perdebatan tentang waktu kelahiran Pancasila menjadi lebih jelas.
Selain mengumumkan temuan arsip, Arief—mantan Ketua Mahkamah Konstitusi—menyampaikan refleksi dan kritik kebangsaan dalam pertemuan internal organisasi.
Acara bertajuk “Pernyataan Kebangsaan Indonesia Ambeg Paramarta” digelar di markas DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya Nomor 69, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/8/2026).
Pada kesempatan itu, Arief mengajak seluruh elemen bangsa melakukan evaluasi jujur terhadap arah perjalanan negara yang dinilai sering melenceng dari cita-cita pendiri bangsa.
Ia menyoroti penyempitan makna demokrasi menjadi sekadar mekanisme politik elektoral dan mengingatkan bahwa demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945 kerap diabaikan.
Arief menegaskan bahwa meniru mentah-mentah sistem Barat yang berbasis kapitalisme, liberalisme, dan individualisme telah menjauhkan Indonesia dari cita-cita demokrasi ekonomi.
Pengalaman pribadinya saat mewakili Indonesia pada Kongres Mahkamah Konstitusi Sedunia di Madrid menjadi bahan perbandingan.
Di Madrid, Arief berdiskusi dengan para kepala negara dan hakim konstitusi dari negara-negara Skandinavia yang, meski mayoritas sekuler, mampu menghadirkan masyarakat yang tenteram dan minim pelanggaran hukum.
Ia juga mencatat gaya hidup sederhana pejabat publik di negara-negara itu, yang menurutnya kontras dengan kondisi di Indonesia.
Dalam pernyataan bersama “Ambeg Paramarta” yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PA GMNI, organisasi itu mendorong penyelenggara negara untuk introspeksi dan mengembalikan arah pembangunan sesuai cita-cita 17 Agustus 1945.
Acara di kantor Cikini tersebut dihadiri jajaran PA GMNI, tokoh sesepuh nasionalis Theo L. Sambuaga, Prof. Ganjar Razuni, pengurus, serta perwakilan awak media nasional.







