LANGKAT, Jenggala – Pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas 15 hektare di Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, menyatakan kesiapan untuk mengembalikan sebagian lahannya kepada negara apabila terbukti masuk dalam kawasan hutan lindung.
Pernyataan tersebut disampaikan Mimpin, menyusul tudingan terhadap dirinya yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan di wilayah pesisir Desa Bubun, Jumat (24/4).
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti batas kawasan saat membeli lahan tersebut, serta menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi.
“Saya mohon maaf, karena saat itu tidak ada tapal batas yang jelas dan saya juga tidak mengetahui kalau itu masuk kawasan hutan,” ujar Mimpin.
Mimpin menegaskan, apabila hasil verifikasi pemerintah menunjukkan adanya sebagian lahan yang masuk kawasan hutan lindung, ia siap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk mengembalikan lahan tersebut kepada negara.
“Kalau memang ada yang masuk kawasan hutan, saya siap kembalikan dan mengikuti mekanisme pemerintah, termasuk jika diarahkan ke skema Perhutanan Sosial,” tegasnya.
Ia menjelaskan, lahan tersebut dibelinya pada tahun 2017 dari seorang warga bernama B. Hasibuan, yang saat itu menjual tanah untuk kebutuhan berobat. Transaksi dilakukan setelah adanya kesepakatan antara kedua pihak.
Menurut Mimpin, sebelum membeli lahan, dirinya sempat menanyakan status kawasan kepada pemilik sebelumnya dan mendapat jawaban bahwa lahan tersebut bukan bagian dari hutan lindung.
“Pemilik sebelumnya bilang tidak ada masalah, bahkan sudah lama mengelola lahan itu tanpa kendala,” jelasnya.
Saat dibeli, sebagian lahan disebut telah ditanami kelapa sawit dan mulai berbuah. Namun akses menuju lokasi masih terbatas dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
Perkembangan di wilayah tersebut mulai berubah sejak tahun 2023, ketika perusahaan migas melakukan survei potensi gas bumi di kawasan lepas pantai. Pada 2024, aktivitas pembangunan seperti penimbunan lahan, pembuatan jalan, dan jembatan mulai dilakukan hingga ke Desa Bubun.
Mimpin pun merasa dirinya turut menjadi korban dalam persoalan ini, karena membeli lahan dengan informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
“Saya juga korban. Saya beli lahan itu dengan keyakinan tidak bermasalah dan saya bukan korporasi,” ujarnya.
Sementara itu, pihak UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat menyebutkan bahwa hasil pengecekan di lapangan menemukan adanya sebagian lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung.
Kasi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Wilayah I Stabat, Tanta, mengungkapkan bahwa luas area yang masuk kawasan hutan diperkirakan sekitar 5 hektare.
Ia menegaskan, pemilik lahan diminta segera mengurus perizinan sesuai ketentuan kehutanan apabila lahannya berada di dalam kawasan tersebut.
“Jika masuk kawasan hutan lindung, maka yang bersangkutan harus mengurus izin sesuai peraturan kehutanan yang berlaku,” pungkasnya. (wol/rls/man/d2)
Jenggala







