Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti dampak psikologis yang dialami anak-anak korban setelah kasus amuk massa yang menewaskan pria berinisial KD di Tabanan, Bali.
Rekaman yang tersebar menampilkan salah satu anak korban menangis ketika jenazah ayahnya tiba di rumah duka, kondisi yang menurut KPAI menunjukkan anak menjadi korban tidak langsung.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa negara berkewajiban memastikan pemenuhan hak anak setelah kehilangan orang tua.
Pada Selasa 28 Juli 2026, Jasra meminta agar pendampingan psikososial, jaminan lingkungan yang aman, serta keberlanjutan pendidikan segera disediakan bagi anak-anak tersebut.
Ia mengingatkan agar upaya penegakan hukum terhadap pelaku tidak menggeser perhatian terhadap pemulihan kondisi mental jangka panjang anak korban.
Menurut Jasra, proses pemulihan psikologis memerlukan waktu dan perlu dilakukan bertahap dengan pendampingan yang konsisten.
KPAI juga mendesak masyarakat dan pembuat konten untuk tidak menyebarkan identitas atau wajah anak korban di media sosial guna mencegah trauma baru dan stigma.
Jasra memperingatkan agar perhatian publik tidak berubah menjadi eksploitasi yang justru merugikan anak dan keluarga di masa depan.
Pendukung di ranah digital, termasuk pegiat media sosial Ary Ulangun bersama relawan, menginisiasi penggalangan donasi untuk menjamin kelanjutan pendidikan anak-anak korban.
Pengumpulan bantuan berlangsung selama dua hari dan mendapat respons luas dari warga.
Selain sumbangan tunai, warga menyerahkan sembako, perlengkapan rumah tangga, hingga satu unit sepeda motor untuk membantu keluarga korban.
Hingga akhir masa penggalangan, total donasi yang terkumpul mencapai sekitar Rp190 juta yang dialokasikan untuk kepentingan pendidikan kedua anak korban.







