Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menekankan perlunya percepatan pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur sebagai langkah strategis untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste.
Pernyataan itu disampaikan setelah delegasi Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Markas Kodam IX/Udayana di Denpasar, Bali pada Selasa (28/7/2026).
Komisi I menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap konsep pertahanan wilayah yang berbatasan langsung dengan RDTL serta kesiapan prajurit dan materil pendukung.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Kodam IX/Udayana memaparkan progres pembentukan Kodam baru yang didorong melalui penyusunan peta jalan (roadmap) dan langkah-langkah percepatan administratif.
Nama Kodam yang diusulkan, Sobe Sonbai, diambil dari nama seorang Raja Timor yang dihormati sebagai pahlawan oleh masyarakat NTT.
Sebagai bagian dari reorganisasi teritorial, Kodam IX/Udayana juga merencanakan reorientasi satuan, termasuk rencana pemindahan Markas Komando Resort Militer dari Kupang ke wilayah strategis Nagekeo.
Rencana penguatan pengawasan juga mencakup peningkatan kontrol di kawasan Timor Tengah Utara (TTU).
Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan personel dan materiil untuk pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai saat ini mendekati 50 persen dari total kebutuhan ideal.
Selain itu, Kodam IX/Udayana mengajukan beberapa usulan kepada Komisi I, antara lain percepatan regulasi pembentukan Kodam, penguatan alokasi anggaran operasional, serta penyediaan perumahan bagi prajurit.
Utut Adianto menegaskan bahwa dukungan DPR melalui Komisi I bertujuan memberikan ruang bagi TNI untuk menyusun peta teknis dan pemetaan wilayah secara detail demi postur pertahanan yang lebih kuat.
Menurut Utut, paradigma baru yang diupayakan adalah menggeser fokus dari sekadar capaian minimum menuju postur yang optimum agar penugasan teritorial dan program pendukung, termasuk ketahanan pangan, dapat berjalan efektif.
Pangdam Piek Budyakto berharap aspirasi percepatan pembentukan Kodam dan kebutuhan lainnya dapat dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertahanan agar kementerian dan lembaga terkait dapat bersinergi mempercepat pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi di wilayah perbatasan.







