Kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) dinilai berpotensi menghambat kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Penyebabnya, kursi ketua TAPD otomatis melekat pada pengisian posisi Sekda sehingga jika jabatan itu hanya dipegang oleh penjabat (Pj), kepemimpinan TAPD juga bersifat sementara.
Pernyataan itu disampaikan oleh Abdul Rahim Siregar, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara dan anggota Komisi A DPRD Sumut, saat ditemui di ruang kerjanya di DPRD Sumut pada Jumat (7/8).
Menurut Abdul Rahim, koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membutuhkan figur yang memiliki legitimasi penuh dan kepastian jabatan.
Ia menegaskan bahwa peran Sekda lebih dari sekadar fungsi administratif; posisi tersebut berperan sebagai pengendali birokrasi serta memainkan peran sentral dalam pengelolaan aset daerah.
Karena itu, kata Abdul Rahim, penunjukan Sekdaprovsu secara definitif penting untuk menjamin pengambilan keputusan strategis yang efektif dan berkelanjutan.
Abdul Rahim menyatakan pula bahwa tanpa kepastian figur definitif, koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan dan pelaksanaan program APBD dapat terganggu.
Pria yang juga duduk di Komisi A itu mengingatkan adanya batasan waktu untuk status Pj sesuai ketentuan kepegawaian.
Jika status penjabat terus diperpanjang tanpa kejelasan, ia memperingatkan kemungkinan timbulnya masalah administratif dan turunnya efektivitas tata kelola pemerintahan.
Abdul Rahim menyoroti belum adanya proses seleksi terbuka (lelang jabatan) untuk mengisi posisi Sekdaprovsu secara definitif.
Ia menilai apabila mekanisme seleksi belum dijalankan, maka pengisian Ketua TAPD yang definitif akan terus tertunda dan berdampak pada kinerja penganggaran daerah.
Nama Pak Sulaiman disebut sebagai salah satu calon yang dianggap memahami birokrasi provinsi karena pengalaman lama dalam pelayanan publik.
Namun Abdul Rahim menegaskan bahwa jika mekanisme yang berlaku mengharuskan seleksi terbuka, proses tersebut harus segera dilaksanakan.
Ia meminta Gubernur segera mengambil keputusan sesuai mekanisme yang ada agar Sumatera Utara cepat memiliki Sekdaprovsu definitif.
Keputusan cepat diharapkan mampu memperbaiki kelancaran pengelolaan anggaran, pembinaan aparatur sipil negara, percepatan layanan publik, dan konsistensi kerja TAPD serta koordinasi antar-OPD.







