Namun, Muraz juga mencemaskan potensi tumpang tindih kewenangan dengan kementerian atau lembaga lainnya serta besaranya kewenangan khusus yang melekat pada otorita IKN. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang terus menerus terhadap otorita IKN agar proses pengawasan tetap berjalan dengan baik.
Sementara itu, Teddy Setiadi dari Fraksi PKS menyatakan penolakan terhadap RUU IKN tanpa menjelaskan catatan yang lebih rinci terkait sikap tersebut.
Page 3 of 3