JENGGALA.ID – Pemerintah dan Komisi II DPR telah mencapai kesepakatan untuk membawa rancangan UU tentang Perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke rapat Paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan ini dihasilkan dalam pembahasan pada rapat pleno tingkat I pada Selasa (19/9) lalu.
Tujuh fraksi, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan PPP, telah menyetujui RUU IKN tersebut untuk dibahas lebih lanjut di tingkat paripurna. Sementara itu, Fraksi Demokrat juga setuju dengan beberapa catatan.
Namun, PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU IKN untuk dibawa ke paripurna guna pengesahan.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi I Ahmad Doli Kurnia bertanya, “Apakah kita bisa menyetujui rancangan undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini?” Sejumlah peserta rapat menjawab “Setuju.”
Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang kemudian menyampaikan tiga alasan untuk melakukan revisi pada RUU tersebut. Pertama, adalah penguatan kedudukan kelembagaan otorita IKN untuk mengawasi persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemdasus di IKN.
Selanjutnya, revisi ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk pengaturan tanah yang bersifat khusus di IKN guna mendukung investasi. Terakhir, revisi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait keberlanjutan kegiatan 4P dalam rangka percepatan pembangunan IKN.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat setuju dengan catatan. Anggota Komisi II Fraksi Demokrat Mohamad Muraz mengatakan bahwa melalui revisi UU IKN, otorita IKN akan memiliki kewenangan yang lebih luas lagi, termasuk dalam membuat perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan SDM, penguasaan tanah, perjanjian kerjasama, dan peraturan lainnya terkait persiapan pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus.
Namun, Muraz juga mencemaskan potensi tumpang tindih kewenangan dengan kementerian atau lembaga lainnya serta besaranya kewenangan khusus yang melekat pada otorita IKN. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang terus menerus terhadap otorita IKN agar proses pengawasan tetap berjalan dengan baik.
Sementara itu, Teddy Setiadi dari Fraksi PKS menyatakan penolakan terhadap RUU IKN tanpa menjelaskan catatan yang lebih rinci terkait sikap tersebut.







