Balai Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) menyelenggarakan konsultasi publik terkait perubahan zonasi pengelolaan kawasan konservasi.
Acara berlangsung di gedung pertemuan Ladang Sari dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution pada Rabu (5/8).
Hadir dalam kegiatan perwakilan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Forkopimda, serta pihak swasta dan lembaga masyarakat.
Peserta dari sektor swasta antara lain PT Telkomsel, PLN UP3 Padangsidimpuan, dan PT Sorik Marapi Geothermal Power.
Beberapa organisasi non-pemerintah yang hadir meliputi Yayasan SRI, Yayasan PETAI, dan Yayasan Ekosistem Leuser.
Selain itu, kepala desa dari wilayah penyangga Taman Nasional Batang Gadis turut ambil bagian dalam konsultasi ini.
Kepala Balai TNBG, Ir. Agusman, SP, M.Sc., menegaskan bahwa revisi zonasi diperlukan agar pengelolaan kawasan tetap selaras dengan kondisi di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan perubahan zonasi telah melalui serangkaian tahapan, termasuk ground check, pendataan lapangan, studi literatur, penataan spasial, dan analisis data.
Agusman berharap masukan publik dapat memperkaya rekomendasi sehingga dokumen zonasi mencerminkan realitas dan kebutuhan konservasi sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution meminta keterlibatan aktif mahasiswa, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan saran konstruktif.
Ia juga mengimbau para camat yang hadir agar menyampaikan usulan sebanyak mungkin sebagai bahan pertimbangan Balai TNBG.
Atika mengingatkan adanya tantangan pengelolaan, antara lain pengurangan luasan kawasan dan munculnya aktivitas pertambangan ilegal di lokasi yang sebelumnya berizin namun sudah tidak beroperasi.
Penegasan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola kawasan menjadi sorotan dalam diskusi tersebut.
Pembangunan fasilitas publik pada desa yang telah berpermukiman, seperti akses jalan dan jaringan listrik, menurutnya harus diseimbangkan dengan prinsip-prinsip konservasi.
Atika mengharapkan pengelolaan kawasan berjalan secara adaptif, memperhatikan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi perlindungan kawasan.
Perwakilan Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan, Sumidi, S.Hut, MPA, menyatakan zonasi merupakan instrumen utama untuk menetapkan fungsi ruang sesuai tujuan konservasi.
Ia menegaskan pentingnya melanjutkan upaya pelestarian untuk menjaga fungsi ekologis kawasan Taman Nasional Batang Gadis.
Sumidi menyebut tiga isu utama yang menjadi fokus penyusunan zonasi TN Batang Gadis: penghentian aktivitas tanpa izin di dalam kawasan, pengembangan wisata alam berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, dan pengaturan ruang pemanfaatan masyarakat secara jelas dan terukur.
Melalui konsultasi publik ini, Balai TNBG mengharapkan seluruh masukan dari pemangku kepentingan dapat memperbaiki dokumen perubahan Zona Pengelolaan sehingga mendukung perlindungan keanekaragaman hayati dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.







