Jenggala.id – Konstelasi politik Indonesia semakin memanas menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Manuver elite dan pergeseran aliansi menjadi sorotan utama dalam perjalanan politik menuju pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.
Perubahan politik secara signifikan tergambar dari masifnya manuver elite untuk mencari peruntungan politik guna menatap masa depan pemerintahan.
Baru-baru ini, publik digemparkan oleh pengakuan Partai Demokrat mengenai keretakan hubungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah mencuatnya kabar duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin.
Baca juga : Ini Pesan Megawati untuk Gibran
Keputusan ini menyebabkan Partai Demokrat merasa dikhianati karena keputusan sepihak mengenai duet Anies-Cak Imin tersebut.
“Pertama, Demokrat cabut dukungan Anies Baswedan sebagai capres pilpres 2024,” terang Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng.
Partai Demokrat juga resmi keluar dari Koalisi Perubahan yang telah dibangun bersama Partai NasDem dan PKS. Ini merupakan pukulan keras bagi koalisi yang sebelumnya dianggap kuat.
Baca juga : Ini Dia Partai Politik yang Usulkan Penundaan Pemilu, Pengamat Sebut
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menerima tawaran kerja sama politik dari Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Keputusan ini menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Gabungan DPP PKB yang mengusung Anies-Muhaimin sebagai pasangan calon.
Namun, perubahan fundamental terjadi ketika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan. Hal ini membuat Partai Demokrat mencabut dukungannya terhadap Anies Baswedan.
Baca juga : Isu Penundaan Pemilu Bentuk Penistaan Konstitusi
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (IndoStrategic), A. Khoirul Umam, mengatakan bahwa perubahan ini menandai akhir dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dia juga mencatat bahwa Partai NasDem tampaknya lebih memilih renegosiasi dengan pemerintah daripada terus menentang kekuasaan.
Namun, perubahan ini juga membuka peluang bagi partai politik lain. PKS kemungkinan akan tetap mendukung Anies, sementara Demokrat tampaknya sedang mencari arah politik baru.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menilai bahwa keretakan di Koalisi Perubahan akan membuka skema peta politik baru di Pilpres 2024.
Baca juga : Eskpresi Wajah Surya Paloh Pasca Jumpa Jokowi
PKS dan Demokrat mungkin akan mencari koalisi baru, dengan kemungkinan bergabung dengan Prabowo Subianto. PKS dan Demokrat memiliki kedekatan historis dengan Prabowo, yang sejak 2014 telah menjadi calon presiden mereka.
Namun, perubahan ini juga berpotensi merugikan Prabowo, terutama dengan kehilangan dukungan dari PKB, yang memiliki basis massa besar, terutama di Jawa Timur. PKB berpindah koalisi ke Partai NasDem, menghilangkan suara yang solid bagi Prabowo di daerah tersebut.







