JENGGALA.ID – Polemik usulan penundaan pelaksanaan pemilu yang dilontarkan sejumlah partai masih menjadi perbincangan hangat.
Seperti diketahui, tiga pimpinan partai politik meminta pemilu untuk diundur dengan berbagai pertimbangannya.
Adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pertama kali menggulirkan usulan penundaan pemilu.
Gayung bersambut, usulan penundaan pemilu tersebut juga di dukung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Sejumlah pengamat politik dan akademisi menyebutkan jika usulan dari para ketua umum partai diatas berpotensi mencederai konstitusi dan prinsip demokrasi.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Panji Anugrah Permana mengatakan, kebijakan penundaan Pemilu dinilai akan menguntungkan elite politik yang tidak siap dengan kontes Pemilu 2024 dengan berbagai macam pertimbangan.
Ia menambahkan, selain mereka yang tak siap, penundaan Pemilu juga menguntungkan pihak yang tidak bisa kembali dipilih pada Pemilu tersebut.
“Pihak diuntungkan itu adalah elite yang mungkin tidak siap dengan pemilihan serentak 2024. (Salah) satunya pertimbangan dari pihak yang tidak mungkin lagi di re-elect (dipilih kembali) di dalam proses 2024,” kata Panji dalam webinar, Rabu (9/3).
Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Delia Wildianti, mengimbau seluruh elemen bangsa Indonesia mengakhiri wacana penundaan Pemilu 2024, dengan kembali kepada tuntunan konstitusi dan prinsip demokrasi.
“Kita (bangsa Indonesia) harus kembali pada konstitusi. Konstitusi telah mengatur aturan mainnya dan prinsip demokrasi juga, mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu yang reguler dan periodik,” ujar dia, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik virtual Pusat Kajian dan Analisis Data.
Dengan kembali menaati konstitusi dan prinsip demokrasi, kata Delia, bangsa Indonesia pun akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekacauan.
Delia mengatakan apabila wacana penundaan Pemilu 2024 direalisasikan akibat alasan keberadaan pandemi atau untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemik, hal tersebut berpotensi menunjukkan inkonsistensi pemerintah atau pun partai-partai politik.
Menurut Delia, inkonsistensi tersebut berpotensi muncul karena pada 2020, pemerintah justru bersikukuh menyelenggarakan pemilu.
“Sekarang, tiba-tiba, ada usulan atau wacana untuk menunda pemilu. Menurut saya, ini adalah bentuk inkonsistensi dari pemerintah atau pun partai-partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu,” ucap dia.
Delia mengatakan keberhasilan pemerintah menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah pandemi, bahkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat lebih dari tujuh persen, menandakan keadaan pandemi bukanlah faktor penghambat penyelenggaraan pemilu.
Dengan demikian, Delia mengimbau, pemerintah percaya Pemilu 2024 dapat diselenggarakan secara lebih baik, meskipun penyelenggarannya masih berada pada masa pandemi.
“Karena latar belakang itu, pemerintah harusnya percaya bisa menyelenggarakan Pemilu 2024 berdasarkan pengalaman di tahun 2020, bahkan bisa lebih baik,” kata dia.***







