Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmen untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan tenaga kerja non-ASN.
Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, saat menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan di Ruang VIP (Lounge) Kantor Bupati Langkat, Senin (7/9).
Pertemuan juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Langkat yang baru, Fadli Kurniawan.
Rombongan BPJS Ketenagakerjaan dipimpin Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai, Inggrid Maya Sari, dan didampingi oleh Fadli Kurniawan.
Dalam paparan, Fadli menyampaikan bahwa total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Langkat saat ini mencapai sekitar 30.000 orang.
Dari jumlah tersebut, tercatat 23.650 peserta merupakan pekerja rentan dan 6.700 peserta adalah tenaga kerja non-ASN.
Manfaat perlindungan yang telah disalurkan juga dipaparkan.
Untuk pekerja rentan, santunan yang diserahkan mencapai sekitar Rp6,9 miliar.
Santunan bagi peserta non-ASN juga tercatat sekitar Rp6,9 miliar.
Secara keseluruhan, total manfaat yang telah dibayarkan dilaporkan lebih dari Rp12 miliar.
Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan adanya kasus kematian akibat risiko kerja.
Sebanyak 78 peserta pekerja rentan meninggal dunia karena risiko kerja.
Pada kelompok non-ASN tercatat 234 peserta meninggal dunia.
Hak-hak peserta yang meninggal telah diproses dan disalurkan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, menyatakan dukungan pemerintah daerah melalui alokasi anggaran.
Sebelum Perubahan APBD 2026, Pemkab Langkat telah mengalokasikan sekitar Rp4,3 miliar untuk perlindungan pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah menambah kepesertaan untuk sekitar 2.500 pekerja rentan, terutama yang bekerja di sektor informal dan memiliki risiko kerja.
Tiorita memberi apresiasi atas peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat Langkat.
Ia menegaskan bahwa program jaminan ketenagakerjaan penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika pekerja menghadapi kecelakaan kerja atau kematian.
Pemkab Langkat akan memprioritaskan dukungan pada program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, kata Tiorita.
Melalui sinergi antara Pemkab Langkat dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan cakupan kepesertaan terus diperluas sehingga lebih banyak pekerja menerima perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Turut hadir dalam audiensi Staf Ahli Bupati Bidang SDM, Sosial dan Kemasyarakatan Syahrizal; Kepala BPKAD Iskandarsyah; Kepala Bappeda Rina; Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto; Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Hendy; serta Kabag Kesra Setdakab Langkat Suhaimi.
Audiensi diakhiri dengan penyerahan plakat sebagai simbol apresiasi dan penguatan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan BPJS Ketenagakerjaan.







