Angelius Wake Kako, Wakil Ketua Komite II DPD RI, meminta BUMN di sektor transportasi memperluas pengertian konektivitas nasional hingga menjangkau wilayah 3TP.
Ia menekankan bahwa konektivitas harus melampaui pembangunan infrastruktur dan mencakup akses transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komite II DPD RI bersama BUMN sektor perhubungan yang digelar di Jakarta.
Rapat itu difokuskan pada evaluasi pelaksanaan undang-undang di bidang transportasi.
Angelius menegaskan peran BUMN perhubungan sebagai operator sekaligus pengelola infrastruktur yang juga melaksanakan penugasan pelayanan publik di wilayah yang tidak layak secara komersial.
“Kami ingin memastikan pembangunan dan penyelenggaraan transportasi benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Karena itu, melalui rapat ini kami ingin melihat secara objektif kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya,” ujar Angelius di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono, memaparkan bahwa jalan tol berfungsi sebagai tulang punggung konektivitas darat nasional.
Menurut Rivan, jalan tol mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik serta menghubungkan pusat ekonomi, kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan simpul transportasi lain.
Ia mencatat tantangan pengembangan jalan tol meliputi kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), tata guna lahan, alih fungsi ruang milik jalan, serta distribusi lalu lintas yang belum merata.
Jasa Marga mendorong penguatan pengawasan melalui teknologi Weight-in-Motion (WIM), Radio Frequency Identification (RFID), integrasi data, rekayasa perkerasan, dan manajemen lalu lintas.
“Jalan tol bukan sekadar menghubungkan lokasi. Tetapi menghubungkan multimoda transportasi, pusat ekonomi, dan rantai logistik,” ujar Rivan.
Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry, Rio Theodore Natalianto Lasse, menyatakan layanan penyeberangan berperan strategis memperkuat konektivitas antarpulau, pusat ekonomi, dan wilayah 3TP.
ASDP saat ini mengelola 37 pelabuhan, 343 rute, dan 225 kapal, dengan kontribusi sebesar Rp28,2 triliun terhadap PDB, Rp1,55 triliun terhadap fiskal, serta menciptakan 12,8 ribu lapangan kerja.
Rio menjelaskan bahwa ASDP mendorong pergeseran angkutan logistik dari darat ke laut melalui layanan Ro-Ro/Ro-Pax untuk menekan biaya logistik, mengurangi beban jalan, dan meningkatkan keselamatan transportasi.
“Diperlukan kebijakan yang menyelaraskan kuota BBM dengan trayek baru, menjamin keberlanjutan layanan keperintisan melalui skema PSO (Public Service Obligation). Selain itu, diperlukan integrasi data dan perencanaan jaringan transportasi multimoda secara nasional,” ujar Rio.
Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI, Nuraini Dessy W., menegaskan peran perusahaan dalam menjaga konektivitas antarpulau melalui jaringan operasional yang luas.
PELNI mengoperasikan 43 cabang, 306 terminal point, 357 pelabuhan singgah, dan 1.111 ruas trayek.
Menurut Nuraini, skema PSO menjadi instrumen vital agar masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh akses transportasi laut yang terjangkau.
“PSO memungkinkan PELNI tetap melayani wilayah 3TP yang tidak layak secara komersial sekaligus menjaga konektivitas nasional,” ujar Nuraini.
Direktur Komersial PT Angkasa Pura Indonesia, Very Y. Setiady, menyampaikan upaya penguatan konektivitas udara melalui perluasan jaringan rute domestik dan internasional.
Hingga Juli 2026, tercatat 104 realisasi rute baru yang terdiri atas 79 rute domestik dan 25 rute internasional.
Very menekankan bahwa penguatan konektivitas tidak hanya soal penambahan rute, tetapi juga memastikan kapasitas, kualitas layanan, dan infrastruktur bandara untuk mendukung pertumbuhan mobilitas serta membuka akses ke berbagai daerah.
“Penguatan konektivitas bukan hanya soal menambah rute penerbangan, tetapi juga memastikan kapasitas, kualitas layanan, dan infrastruktur bandara. Mampu mendukung pertumbuhan mobilitas serta membuka akses ke berbagai daerah,” ujar Very.







