Peristiwa runtuhnya massa es di lereng Langtang Lirung pada 26 Agustus 2026 menandai bencana yang muncul tanpa hujan sebagai pemicunya.
Longsoran es dan batu memicu getaran seismik setara magnitudo 5,2 sebelum berubah menjadi banjir bandang yang melaju ke lembah.
Banjir bandang itu melintasi Lembah Trishuli lebih dari 70 kilometer dan meratakan pemukiman di jalurnya.
Jembatan utama yang menghubungkan Nepal dengan China putus tersapu arus, sementara tubuh korban terbawa hingga ratusan kilometer ke wilayah India.
Sampai 6 September, jumlah korban tewas dilaporkan mencapai ribuan, dan ribuan lainnya masih dinyatakan hilang, termasuk banyak wisatawan asing.
Tim penyelamat menghadapi kendala berat karena infrastruktur jalan dan jembatan yang hancur.
Lumpur bercampur air bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga saksi menggambarkannya seperti “beton cair” yang sulit dihindari.
Kejadian ini bukan pertama di kawasan Himalaya, namun para ilmuwan mencemaskan peningkatan frekuensi peristiwa serupa.
Sejumlah danau glasial yang terbentuk akibat pencairan gletser telah diidentifikasi berisiko jebol sewaktu-waktu.
Pada Juli 2025, sebuah danau glasial di perbatasan Nepal-China juga pecah dan menghanyutkan jembatan penting di kawasan itu.
Para peneliti menyimpulkan ada benang merah antara peristiwa-peristiwa tersebut dan pemanasan global yang mempercepat pencairan es.
Pencairan yang lebih cepat membuat gletser dan morfologi pegunungan menjadi semakin tidak stabil, sehingga peluang longsoran meningkat.
Salah satu aspek yang mengkhawatirkan adalah bencana ini sering datang tanpa peringatan dari hujan atau awan gelap.
Keruntuhan es bisa terjadi tiba-tiba ketika struktur es purba kehilangan kekuatan internalnya.
Di belahan selatan dunia, Antartika memberikan peringatan lain yang lebih besar skalanya.
Lapisan es Antartika Barat dipantau karena laju pencairannya yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
Bongkahan besar yang lepas dari rak es berubah menjadi gunung es yang mengapung dan menempuh jarak ribuan kilometer.
Beberapa gunung es baru-baru ini berukuran selebar provinsi kecil dan bergerak menuju perairan sekitar Kepulauan Georgia Selatan serta jalur pelayaran di Samudra Atlantik Selatan.
Gunung es yang terapung menimbulkan ancaman navigasi nyata bagi kapal-kapal kargo dan nelayan.
Lebih penting lagi, setiap massa es yang mencair menambah volume air laut sehingga berkontribusi pada kenaikan permukaan laut global.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melalui International Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC) memproyeksikan kenaikan permukaan laut rata-rata global antara sekitar 0,3 hingga lebih dari 1 meter pada tahun 2100 jika emisi terus bertambah.
Skenario kenaikan lebih besar, termasuk kemungkinan mendekati 3 meter pada tahun 2100, muncul apabila pencairan lapisan es Antartika dan Greenland berlangsung lebih cepat dari perkiraan.
Bagi banyak negara, kenaikan air laut setinggi itu berarti banjir pesisir yang lebih sering dan parah.
Bagi negara-negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik, ancaman itu bersifat eksistensial.
Atol Tarawa di Kiribati memiliki ketinggian rata-rata sekitar dua meter di atas permukaan laut, rentan terhadap proyeksi kenaikan setengah hingga dua meter pada tahun 2100.
Tuvalu diperkirakan akan kehilangan sekitar sepersepuluh luas daratannya secara permanen akibat kenaikan air laut, bahkan dalam skenario pemanasan 1,5 derajat Celsius.
Negara-negara lain seperti Kepulauan Marshall, Nauru, Fiji, dan Kepulauan Solomon menghadapi risiko serupa.
Beberapa pulau tak berpenghuni di Kepulauan Solomon telah lenyap dari peta dalam beberapa tahun terakhir.
IPCC juga menegaskan bahwa kenaikan permukaan laut tidak akan berhenti pada tahun 2100, bahkan dalam skenario emisi paling rendah sekalipun.
Lambatnya respons lapisan es raksasa dan penyerapan panas oleh laut dalam membuat proses kenaikan permukaan laut berlangsung selama berabad-abad.
Artinya, efek perubahan ini hampir tak terbalikkan dalam skala hidup manusia; yang bisa dikendalikan hanyalah laju dan tingkat keparahannya.
Kesepakatan Paris tahun 2015 bertujuan menahan kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celsius untuk menghindari skenario terburuk ini.
Namun implementasi komitmen global sering terganggu oleh perbedaan kepentingan ekonomi dan politik.
Contohnya, keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump untuk menarik diri dari Paris Agreement mendapat kritik karena dinilai melemahkan upaya kolektif menekan emisi karbon.
Pendukung kebijakan tersebut memandang pembatasan emisi yang ketat dapat menekan ekonomi dan sektor energi domestik.
Perdebatan itu mencerminkan ketegangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keselamatan planet jangka panjang.
Bencana di Langtang harus dipandang sebagai alarm bahwa krisis iklim sudah menelan korban saat ini, bukan sekadar ancaman masa depan.
Penanganan perubahan iklim memerlukan tindakan nyata dan serentak dari seluruh negara, termasuk negara-negara besar penghasil emisi.
Jika tidak ada langkah tegas, fenomena es mencair di pegunungan maupun di kutub akan terus menimbulkan dampak lintas batas.
Pertanyaan yang tersisa adalah siapa yang akan bertanggung jawab ketika keruntuhan ekologis mencapai skala yang lebih besar terhadap kehidupan manusia.







