Anggota Komisi XIII DPR RI, Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan, menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan kelanjutan serta pembaruan dari UU Nomor 13 Tahun 2006 yang sempat direvisi melalui UU Nomor 31 Tahun 2014.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan bertajuk “Transformasi Pelindungan Saksi dan Korban melalui Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2026” yang berlangsung di Hotel Le Polonia pada Rabu (5/8).
Menurut Maruli, penyusunan undang-undang ini dilakukan oleh Komisi XIII melalui panitia khusus dan membutuhkan waktu hampir dua bulan kerja intensif.
Dalam proses perumusan, pihak pansus mengundang tokoh masyarakat, perwakilan institusi, akademisi, serta pakar hukum untuk mengumpulkan berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Salah satu perubahan penting yang dimasukkan dalam UU baru adalah perluasan perlindungan bagi informan, terutama pada kasus seperti narkotika di mana informan sering mendapat ancaman dari jaringan bandar.
Maruli menegaskan bahwa keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting sebagai wujud kehadiran negara untuk menjamin keselamatan informan tersebut.
Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 2026 menambahkan ketentuan terkait saksi ahli dan mekanisme restitusi bagi korban yang tidak mampu, termasuk mereka yang harus menjalani perawatan inap akibat kriminalisasi atau penganiayaan.
Menanggapi kekhawatiran soal potensi tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum dan LPSK, Maruli menjelaskan hal itu dapat dihindari karena koordinasi sudah diatur dalam KUHP dan KUHAP.
Ia juga menguraikan pembagian peran yang jelas: penanganan perkara berada pada kewenangan kepolisian, penuntutan pada kejaksaan, pengadilan oleh hakim, sementara LPSK fokus pada aspek perlindungan bagi saksi dan korban.
Fokus utama LPSK menurut Maruli adalah memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terancam atau menjadi korban penganiayaan yang berhubungan dengan pemberian keterangan dalam proses hukum.







