Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sigit Karyawan Yunianto, mendorong agar Unit Induk Distribusi (UID) PT PLN (Persero) di Kalimantan Tengah (Kalteng) berdiri sendiri dan tidak lagi dikelola bersama Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pernyataan itu disampaikan saat Sigit melakukan masa reses di Kabupaten Lamandau yang dihadiri sejumlah camat, kepala desa, hingga Bupati Rizky Aditya Putra pada Senin.
Menurutnya, pemisahan manajemen diperlukan untuk menjamin pemerataan layanan serta mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kalteng.
Langkah ini juga dimaksudkan agar Kalteng tidak lagi bergantung pada provinsi tetangga dalam perencanaan dan pelaksanaan program kelistrikan.
Sigit, yang merupakan kader PDI Perjuangan dan mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya tiga periode, menyatakan kekhawatiran bahwa pengelolaan yang terpusat di Kalsel berpotensi menempatkan kebutuhan Kalteng di posisi sekunder.
Ia menilai keberadaan UID PLN Kalteng yang mandiri akan memberi keleluasaan penuh bagi daerah untuk menyusun perencanaan, penganggaran, serta mempercepat realisasi program sesuai kondisi lokal.
Implementasi UID terpisah diyakini mampu menekan frekuensi pemadaman listrik bergilir yang masih kerap dikeluhkan masyarakat setempat.
Selain itu, Sigit menuturkan bahwa pemisahan unit distribusi akan membuka peluang pengembangan karier yang lebih luas bagi sumber daya manusia (SDM) asal Kalimantan Tengah di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menegaskan pentingnya pemisahan administrasi antara Kalsel dan Kalteng untuk memberikan ruang bagi putra-putri daerah mengisi posisi strategis.
Sigit berharap manajemen pusat PLN segera mengkaji usulan ini secara mendalam dengan mengacu pada kebutuhan riil sistem kelistrikan dan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dikenal sebagai “Bumi Tambun Bungai”.
Sebagai langkah awal, ia meminta PLN menyerahkan data dan penjelasan komprehensif mengenai kondisi eksisting kelistrikan di Kalimantan Tengah untuk menjadi bahan pembahasan di parlemen.
Ia menutup dengan komitmen untuk terus memperjuangkan agar UID PLN Kalteng dapat berdiri sendiri sehingga kebijakan dan pembangunan kelistrikan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kalteng.







