Komnas HAM mengajukan pembentukan lembaga khusus untuk memperkuat upaya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat secara sistematis dan berkelanjutan.
Usulan ini dimaksudkan agar program pemulihan memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta pelaksanaan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
Kondisi saat ini dinilai mengalami stagnasi setelah berakhirnya Inpres dan Keppres yang selama ini menjadi rujukan pelaksanaan pemulihan korban.
Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan baru yang menjamin kesinambungan dan efektivitas program pemulihan korban.
Amiruddin menegaskan bahwa pemulihan korban adalah bentuk tanggung jawab negara yang harus dijalankan secara sistematis, efektif, dan dalam jangka panjang.
Ia menekankan bahwa pemenuhan hak korban tidak boleh diperlakukan sebagai tindakan belas kasihan semata, melainkan sebagai kewajiban negara atas pelanggaran serius yang terjadi.
Sebagai opsi, Amiruddin mempertanyakan perlunya pembentukan satu badan khusus — misalnya “badan pemulihan pelanggaran HAM yang berat” — yang diberi tugas penuh mengurus pemulihan korban serta pengelolaan anggaran dan program terkait.
Rekan sejawatnya, Atnike Nova Sigiro, menyoroti pentingnya dasar hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak korban dipenuhi secara adil dan berkelanjutan.
Atnike menyatakan bahwa komitmen politik pemerintah merupakan prasyarat bagi efektivitas dan kepastian hukum dalam proses pemulihan korban pelanggaran HAM berat.
Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik “Menata Arah Kebijakan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat” di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.







