Komisi VII DPR RI meminta agar evaluasi anggaran Kementerian Pariwisata menilai lebih dari sekadar tingkat serapan dana.
Evita Nursanty menekankan bahwa efektivitas pengeluaran harus diukur berdasarkan dampak yang dirasakan sektor pariwisata.
Legislator dari Fraksi PDI-P itu mengatakan laporan realisasi anggaran perlu memuat hasil nyata setiap program, bukan hanya jumlah kegiatan yang dilaksanakan.
Ia menilai indikator outcome sektor pariwisata harus dijadikan bagian dari evaluasi agar capaian dapat terukur secara komprehensif.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Dalam pertemuan itu Evita juga meminta penjelasan terkait rendahnya penyerapan anggaran pada beberapa satuan kerja strategis kementerian.
Ia menyebutkan BPO Labuan Bajo dan Poltekpar Bali sebagai contoh yang membutuhkan klarifikasi mengapa anggaran tidak terserap secara maksimal.
Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan outcome program diukur melalui capaian devisa dan kunjungan wisatawan.
Menurut Widiyanti, dua indikator tersebut merupakan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kementerian Pariwisata dan menjadi tolok ukur utama kinerja kementerian.
Ia melaporkan devisa sektor pariwisata pada 2025 mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat, yang setara dengan Rp305,47 triliun.
Widiyanti menjelaskan nilai tersebut merupakan salah satu outcome Kedeputian Pemasaran Kementerian Pariwisata.
Pemerintah juga terus mendorong pergerakan wisatawan nusantara melalui kolaborasi dengan sejumlah kementerian dan badan usaha.
Upaya itu meliputi pemberian diskon tiket pesawat, kereta api, serta penyeberangan laut pada musim liburan untuk mendorong mobilitas domestik.
Menurut Widiyanti, kebijakan ini terlihat membantu kenaikan pergerakan wisatawan nusantara dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dari sisi anggaran, Kementerian Pariwisata mengelola DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,49 triliun.
Setelah penyesuaian, pagu efektif tercatat sebesar Rp1,48 triliun dengan realisasi mencapai 95,92 persen.







