Proyek pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang gagal dilelang pada 2025 tidak langsung dihentikan dan tetap dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menyatakan kegagalan proses lelang lebih disebabkan oleh keterbatasan waktu karena anggaran baru disetujui pada pertengahan tahun anggaran berjalan.
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Rabu (15/7).
Menurut Dony, proyek OSS bersifat multi years sehingga pekerjaan pengembangan dapat dilanjutkan pada periode anggaran berikutnya.
Ia menegaskan meski proses pengadaan pengembangan tidak tuntas, aktivitas pemeliharaan terhadap sistem OSS tetap berjalan sepanjang tahun tersebut.
Kementerian mempertahankan operasi dan pemeliharaan sistem sambil menunggu kelanjutan proses pengadaan yang akan dijalankan kemudian.
BKPM mencatat nilai kendala penyerapan anggaran akibat gagal lelang pengembangan OSS sebesar Rp26,46 miliar.
Jumlah tersebut merupakan 36,56 persen dari total kendala penyerapan anggaran kementerian sepanjang 2025 yang mencapai Rp72,37 miliar.
Paparan resmi menyatakan pos anggaran ini “tidak dapat terealisasi karena gagal lelang” dan terkait dengan dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025 yang disetujui di tengah tahun.
Dalam Kesimpulan Rapat, Komisi XII DPR RI meminta BKPM menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2025.
Komisi juga meminta jaminan agar tidak terjadi temuan berulang dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran berikutnya.







