Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi prioritas utama kerja Komisi III.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Menurut Habiburokhman, pembahasan RUU tersebut dipercepat dan difokuskan untuk mengumpulkan masukan publik melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Ia menegaskan upaya itu dimaksudkan untuk menjawab kritik mengenai minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan aturan sejak awal.
Komisi III menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukanlah undang-undang perubahan sehingga penyusunannya memang melibatkan beragam unsur publik dari tahap awal.
Pada RDPU, Komisi III menghadirkan akademisi dan organisasi masyarakat untuk memberi pandangan terkait rancangan itu.
Nama-nama yang telah diundang antara lain akademisi Universitas Pancasila Didi Sunardi, Senat Mahasiswa UIN Jakarta, dan Peradi.
Komisi III juga merencanakan undangan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Trisakti, seorang akademisi dari University of Cambridge, serta Rektor Universitas Banten Jaya.
Selain itu, pihak parlemen turut mengundang akademisi King’s College dan praktisi hukum seperti Ari Yusuf Amir serta Hotman Paris Hutapea.
Habiburokhman menyampaikan bahwa banyak masyarakat menunjukkan antusiasme untuk berpartisipasi dalam RDPU yang digelar Komisi III.
Ia menambahkan Komisi III belum menjadwalkan RDPU untuk rancangan undang-undang lain karena seluruh sumber daya difokuskan pada pembahasan perampasan aset saat ini.
Pembahasan RUU diarahkan untuk menyeimbangkan kebutuhan pemulihan aset dengan upaya mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Isu lain yang menjadi bagian pembahasan adalah usulan pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset sitaan serta penentuan nomenklatur RUU.







