Komisi III DPR RI mempertegas ruang lingkup tindak pidana yang akan masuk dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Pembatasan difokuskan pada kejahatan bermotif ekonomi yang mendapat ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun.
Dalam kajian comparatif, Komisi III menelaah ambang nilai aset hasil kejahatan yang dipakai di luar negeri, termasuk ketentuan Selandia Baru sebesar NZ$30.000.
Komitmen panitia adalah merumuskan mekanisme penyitaan aset tanpa putusan pidana yang bersifat proporsional dan terukur.
Studi perbandingan juga mencakup praktik di Singapura, Italia, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, Belanda, serta Amerika Serikat.
Hasil perbandingan diharapkan memperkuat aspek transparansi dan efektivitas dalam penegakan aturan penyitaan harta hasil kejahatan di tingkat nasional.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memaparkan perkembangan draf aturan tersebut pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Menurutnya, skema penyitaan tanpa vonis pidana akan difokuskan pada tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme.
Habiburokhman mengungkapkan beberapa ahli mengusulkan pembatasan jenis tindak pidana yang dapat dikenai penyitaan administratif.
Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh Habiburokhman kepada media, Minggu, 30 Agustus 2026, seiring proses harmonisasi rancangan.
Sebagai contoh rujukan, standar Selandia Baru mencakup ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun serta nilai barang hasil kejahatan lebih dari NZ$30.000.
Komisi juga menginventarisasi sektor kejahatan spesifik yang dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam klausul aturan.
Daftar tersebut meliputi tindak pidana perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan, dan perikanan.
Perdagangan orang, penyelundupan senjata dan amunisi, serta peredaran bahan berbahaya juga menjadi perhatian.
Kejahatan pada sektor kehutanan dan pelanggaran lingkungan hidup turut dimasukkan dalam kajian.
Dalam perbandingan tersendiri, Italia mengatur secara rinci tindak pidana korupsi, mafia, dan tindak pidana terorganisasi yang tergolong serius.
Sementara di Amerika Serikat, fokus regulasi meliputi tindak pidana narkotika, fraud, korupsi, serta bentuk tindak pidana terorganisasi lainnya.
Komisi III menegaskan akan terus membuka ruang penyerapan masukan publik selama proses penyusunan RUU.
Partisipasi masyarakat dan akademisi diharapkan menjadi bahan utama untuk menghasilkan undang-undang yang adil, komprehensif, dan akuntabel.
Habiburokhman menegaskan masukan dari publik dan para ahli menjadi tumpuan Komisi III dalam merancang ketentuan yang partisipatif dan sesuai kepentingan negara.







