Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, menekankan perlunya kehati-hatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Pembahasan RUU ini terus menerima masukan publik melalui mekanisme partisipasi bermakna.
Nasir mengatakan bahwa pembuktian atas kewenangan penyitaan aset yang dianggap tidak wajar harus selalu terkait langsung dengan tindak pidana asal.
Menurutnya, peran lembaga peradilan yang bersifat netral penting untuk menguji bukti dan fakta selama persidangan.
Politikus Komisi III ini mengingatkan adanya risiko penyalahgunaan kewenangan apabila aturan baru memberi wewenang penyitaan yang luas tanpa pembatasan yang jelas.
Dia menilai bahwa peningkatan kualitas aparat penegak hukum menjadi prasyarat agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara khusus bersama PRO3 RRI pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Nasir menyebut aspirasi masyarakat sebagai dorongan utama bagi DPR untuk menyelesaikan naskah akademik dan draf aturan secara terbuka.
Pengelolaan aset hasil sitaan juga menjadi perhatian utama; harus ada langkah untuk menjaga nilai kekayaan negara dan mencegah pengalihan kepemilikan.
Salah satu opsi yang dibahas adalah keterlibatan Baitul Mal di Provinsi Aceh sebagai bagian dari penerapan desentralisasi yang bersifat asimetris.
Komisi juga sedang mengkaji perluasan kategori objek penyitaan yang meliputi tindak pidana pencucian uang dan judi daring.
Nasir menegaskan bahwa pengaturan kategori tindak pidana tersebut akan menentukan efektivitas implementasi undang-undang di lapangan.







