Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, meminta investigasi menyeluruh terkait dugaan penimbunan stok pangan oleh Bulog Sumut.
Ia menyebut adanya indikasi pengendapan 52 ton beras dan 1,2 ton Minyakita yang berpotensi mengganggu distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Rudi mengingatkan bahwa praktik semacam itu bisa memicu kelangkaan pasokan serta mendorong kenaikan harga dan inflasi di wilayah Sumatera Utara.
Sebagai wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional, Rudi menegaskan fungsi Komisi B sebagai mitra pengawas Bulog Sumut bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Karena itu, ia mendesak Pemprov Sumut segera memanggil pihak Bulog untuk meminta penjelasan resmi terkait status stok yang diduga diendapkan tersebut.
Rudi juga menyampaikan bahwa Komisi B berencana melakukan langkah serupa dengan memanggil Bulog untuk menelusuri kronologi dan alasan penahanan komoditas itu.
Ia mengungkapkan rencana mengusulkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bulog Sumut guna memastikan apakah barang tertahan karena alasan teknis atau administratif, atau memang disengaja.
“Kalau ini memang betul, nanti kita usulkan kepada pimpinan untuk melaksanakan RDP dengan Bulog,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (12/8).
Tujuan panggilan dan RDP bukan semata mencari pihak yang disalahkan, melainkan memastikan pasokan beras dan minyak goreng tetap aman untuk masyarakat.
Rudi kembali menekankan pentingnya tindakan cepat agar harga tidak melambung dan inflasi tidak terdorong akibat kelangkaan pasokan.
Jika hasil klarifikasi dan pemeriksaan mengonfirmasi adanya kesalahan pengelolaan atau tindakan sengaja menimbun stok, Rudi menyatakan akan mendorong agar Kepala Bulog Sumut dievaluasi dan dilaporkan ke pusat.
Selain itu, ia menegaskan apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan.
Rudi menuntut transparansi penuh dalam proses pemeriksaan agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai ketersediaan dan distribusi pangan pokok di pasar.







