Kementerian Komunikasi dan Digital mempertegas bahwa pendaftaran kartu SIM menggunakan data biometrik bersifat sukarela bagi pengguna nomor seluler yang telah lama aktif.
Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dany Suwardany, di Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026.
Menurut Dany, kewajiban verifikasi biometrik hanya diterapkan pada nomor seluler baru yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2026.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih memerlukan evaluasi untuk menilai efektivitas dan implementasinya di lapangan.
Dany juga menjelaskan bahwa nomor yang sudah terverifikasi dengan biometrik memiliki risiko lebih kecil disalahgunakan untuk pencurian identitas.
Pelanggan yang telah melakukan pendaftaran biometrik diberikan opsi untuk memeriksa data mereka di gerai operator seluler.
Verifikasi di gerai dimaksudkan untuk memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik tidak dipakai oleh pihak yang tidak berwenang.
Jika menemukan nomor yang didaftarkan tanpa seizin pemilik, pelanggan dapat meminta operator seluler menutup nomor tersebut.
Sebelumnya, Komdigi mengumumkan bahwa seluruh registrasi pembelian kartu perdana SIM prabayar mulai 1 Juli 2026 wajib menggunakan biometrik, sehingga tidak lagi bergantung pada NIK.
Direktur Jenderal Ekosistem Kemkomdigi, Edwin Abdullah, mengatakan kebijakan ini diterapkan untuk melindungi masyarakat dari praktik registrasi dengan identitas orang lain yang dapat berujung pada kejahatan siber.
Edwin meminta seluruh operator menghentikan aktivasi yang hanya menggunakan validasi NIK dan No.KK tanpa verifikasi biometrik, serta menegaskan bahwa kepatuhan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia menjadi penentu keberhasilan kebijakan ini.







