Pemerintah mempercepat upaya penyediaan hunian melalui pemanfaatan lahan Meikarta yang dihibahkan untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.
Skema ini melibatkan koordinasi antara kementerian terkait, lembaga Danantara, dan sektor swasta.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyatakan pemerintah akan menyingkat proses administratif terkait hibah lahan untuk mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
Ia menegaskan proyek-proyek yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan negara akan diprioritaskan dalam proses percepatan tersebut.
Purbaya juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pak Nusron, diarahkan agar dalam 2 bulan seluruh administrasi jelas sehingga pembangunan dapat dimulai setelahnya.
Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT. Lippo Cikarang Tbk berlangsung di Gedung Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026.
Rosan Perkasa Roeslani, CEO Danantara Indonesia, mengatakan institusinya siap menerima amanah pengelolaan lahan hibah dan akan menjalankan pengelolaan sesuai aturan serta prinsip tata kelola yang baik.
Menurut Rosan, lahan seluas sekitar 30 hektare tersebut berpotensi menyediakan sekitar 141 ribu unit hunian.
Pengembangan ini diperkirakan mampu memberikan manfaat bagi ratusan ribu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait mengingatkan masih terdapat backlog kepemilikan rumah nasional sebesar 9,64 juta unit.
Maruarar menuturkan pemerintah menitikberatkan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan untuk mengatasi keterbatasan lahan dan meningkatkan efisiensi penggunaan ruang.
Ia menilai kapasitas lahan yang tersedia jauh melebihi realisasi pembangunan rumah susun subsidi dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menyebut penandatanganan hibah dari Lippo Cikarang kepada negara sebagai potensi terobosan besar, mengingat dalam 5 tahun terakhir pembiayaan rumah susun subsidi hanya mencapai 140.
Pejabat terkait berharap proses lintas kementerian dapat diselesaikan sesuai target sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dimulai segera setelah seluruh tahapan administrasi rampung.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola, dan swasta diharapkan mempercepat tersedianya hunian vertikal yang layak bagi masyarakat.
(Sarah Maulida Ali)







