Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan akurasi data calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui pemanfaatan aplikasi Go PKP.
Inisiatif ini dijalankan secara kolaboratif bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat proses pemutakhiran data penerima bantuan.
Sistem Go PKP difungsikan sebagai alat verifikasi lapangan utama yang hasilnya selanjutnya diserahkan kepada BPS guna mendukung pembaruan basis data nasional.
Pernyataan resmi terkait langkah ini disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.
Maruarar meminta masukan teknis dari Kemendagri dan BPS untuk mengembangkan fitur dan mekanisme kerja aplikasi agar mampu mendukung pelaksanaan BSPS secara lebih efisien.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengusulkan sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dengan hasil verifikasi lapangan untuk menghasilkan data penerima bantuan yang lebih mutakhir dan akurat.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa peran pemerintah daerah penting dalam pengusulan calon penerima, karena keterlibatan daerah menentukan ketepatan sasaran berdasarkan kondisi lokal.
Rapat juga membahas kriteria penerima serta penyederhanaan persyaratan administratif, dengan ketentuan bahwa prinsip akuntabilitas pelaksanaan tidak dikurangi.
Selain itu disepakati penyesuaian hasil verifikasi yang dilakukan Kementerian PKP untuk mendukung proses pemutakhiran data oleh BPS.
Dengan penguatan sistem Go PKP, pemerintah menargetkan pelaksanaan Program BSPS menjadi lebih efektif dan transparan.
Langkah ini diharapkan turut mempercepat upaya peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Tiga Juta Rumah.







