Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengerahkan ratusan Pengawas Lingkungan Hidup untuk memeriksa 42 perusahaan yang diduga terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tim inspeksi menyasar titik-titik kebakaran di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan untuk menelusuri kaitan antara aktivitas korporasi dan munculnya api.
Langkah penugasan ini dilandasi instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat agar setiap insiden karhutla diperiksa secara tuntas dan sistematis.
Pemeriksaan fokus pada sumber api, luas lahan yang terdampak, serta sejauh mana perusahaan memenuhi tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan menyatakan pengawas diturunkan untuk mengumpulkan bukti dan menelaah hubungan kebakaran dengan kegiatan perusahaan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.
Hasil pengawasan akan menjadi dasar penentuan langkah penegakan hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran yang menyebabkan kebakaran atau kerusakan lingkungan.
KLH menegaskan pemeriksaan tidak hanya mencatat lokasi kebakaran, tetapi juga mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Berdasarkan pemantauan awal, 42 perusahaan masuk dalam daftar pemeriksaan dan saat ini menjalani proses verifikasi oleh Pengawas Lingkungan Hidup.
Proses pemeriksaan didasarkan pada fakta lapangan, data pendukung, hasil analisis, serta ketentuan hukum yang berlaku, dan akan menjadi acuan untuk tindak lanjut terhadap pihak yang terbukti melanggar.







