Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penyegelan terhadap lahan milik PT Sinar Karya Mandiri di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sebagai bagian dari penegakan hukum atas dugaan kebakaran hutan dan lahan.
Langkah penyegelan didasarkan pada hasil pemeriksaan lapangan serta analisis citra satelit yang dilakukan hingga 18 Agustus 2026 untuk memastikan kondisi areal yang terbakar.
Investigasi awal mencatat areal terbakar dengan perkiraan luas mencapai 1.500 hektare.
Sebagian besar tutupan lahan berupa semak belukar dengan karakteristik tanah gambut dan aluvial yang rentan terbakar.
Dalam pemeriksaan di lapangan, pengawas masih menemukan titik api dan kepulan asap di sejumlah lokasi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Deputi Gakkum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan menyatakan temuan itu mengindikasikan adanya kelalaian dan belum terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Rizal menegaskan penanganan setiap kasus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas kebakaran, dampak lingkungan, tingkat pelanggaran, dan hasil pemeriksaan lapangan.
Untuk kebakaran di bawah 100 hektare, pihak yang terbukti melanggar akan dikenai denda administrasi serta sanksi pemulihan lahan.
Sementara itu, kebakaran dengan luas lebih dari 100 hektare yang ditemukan pelanggaran dapat diproses melalui jalur pidana.
Rizal menambahkan bahwa apabila pelanggaran dilakukan secara berulang, penegakan hukum pidana akan ditempuh tegas tanpa melihat luas kebakaran.
KLH memastikan pengawasan terhadap potensi karhutla dilakukan secara berkelanjutan dan menegaskan tidak memberi toleransi terhadap pembakaran lahan yang sengaja dilakukan dan berdampak pada kerusakan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, 28 Agustus 2026.







