Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai perlu dilakukan penataan ulang tata ruang di sejumlah wilayah Sumatra setelah evaluasi pascabencana hidrometeorologi pada Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hasil kajian internal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang yang berjalan dengan kapasitas dukung lingkungan setempat.
Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH, Sigit Reliantoro, menyampaikan temuan utama dari evaluasi RTRW dan KLHS tersebut.
Pada diskusi bersama media di kantor KLH, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026, Sigit menegaskan penurunan kapasitas lingkungan paling nyata terjadi pada aspek sumber daya air dan zona pesisir.
Ia menambahkan bahwa tekanan di kawasan pesisir Aceh dan Sumatra Utara sangat berat sehingga berdampak pada kemampuan wilayah mendukung ketahanan pangan.
Analisis KLH mencatat ketidaksesuaian antara daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang mencapai 59,23 persen di Aceh, 32,14 persen di Sumatra Utara, serta 41,67 persen di Sumatra Barat.
Di samping itu, KLH mengidentifikasi area budidaya yang sebaiknya tidak lagi dijadikan lokasi pembangunan baru dengan luas sekitar 88 ribu hektare di Aceh, 172 ribu hektare di Sumatra Utara, dan 61 ribu hektare di Sumatra Barat.
Pemerintah juga merekomendasikan pengendalian tekanan pembangunan pada wilayah yang lebih luas, yakni sekitar 2,02 juta hektare di Aceh, 4,55 juta hektare di Sumatra Utara, dan 766,99 ribu hektare di Sumatra Barat.
Rekomendasi tersebut disusun sampai tingkat kabupaten/kota dan telah diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bahan evaluasi kebijakan tata ruang.
Langkah pembenahan tata ruang ini dimaksudkan untuk menyesuaikan pemanfaatan lahan dengan daya dukung lingkungan serta mengurangi risiko dari kejadian hidrometeorologi di masa mendatang.







