Pengelolaan dam (denda ritual haji) yang dilaksanakan di dalam negeri dinilai memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Wibowo Prasetyo, anggota Komisi VIII DPR RI, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Wibowo, salah satu manfaat utama adalah distribusi daging yang dapat meningkatkan asupan protein bagi fakir miskin dan dhuafa.
Ia menilai pendistribusian ini juga berpeluang membantu upaya penurunan angka stunting di Indonesia melalui perbaikan gizi anak.
Selain aspek kesehatan, pemotongan dan pengelolaan hewan dam di dalam negeri dinilai berpotensi memberdayakan peternak lokal.
Kebijakan tersebut diperkirakan dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap hewan ternak dari peternak domestik.
Selanjutnya, Wibowo menyebut inisiatif ini mampu menggerakkan ekonomi perdesaan dengan menjaga dan mengendalikan aktivitas ekonomi berbasis kawasan desa.
Pelaksanaan dam secara domestik juga dipandang dapat membuka lapangan kerja baru, mulai dari sektor peternakan, pemotongan, hingga rantai logistik dan distribusi pangan nasional.
Wibowo mengingatkan bahwa kewajiban membayar dam melibatkan ratusan ribu jemaah haji setiap tahun, sehingga potensi manfaatnya dinilai signifikan.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan kajian komprehensif mengenai pelaksanaan dam di Indonesia.
Kajian tersebut, tegasnya, perlu mencakup aspek syariat sekaligus penilaian nilai tambah sosial dan ekonomi bagi masyarakat dalam negeri.







