Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mendesak keterlibatan aktif perusahaan swasta dalam upaya menanggulangi kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat saat meninjau lokasi terdampak.
Kunjungan dilakukan di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu, 23 Agustus 2026.
Salah satu langkah yang diminta adalah pembangunan sekat kanal di sekitar area konsesi perusahaan untuk menjaga ketersediaan air pada lahan gambut.
Infrastruktur sekat kanal dianggap penting karena selain mempertahankan kadar air, juga mempermudah proses pemadaman api yang merembes ke lapisan gambut.
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah karla hanya dengan satu upaya. Untuk pihak swasta, kami mohon bantu kerja sama dalam membuat sekat kanal,” ujar Diaz saat peninjauan.
Diaz menjelaskan karakter kebakaran lahan gambut berbeda dengan kebakaran lahan biasa karena api dapat menjalar ke lapisan bawah tanah.
Akibatnya, upaya pemadaman yang hanya mengandalkan air dari permukaan menjadi kurang efektif dan membutuhkan pendekatan lain.
“Kalau gambut sudah terbakar, saya melihat Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, polisi, mereka menyiram susah sekali. Apinya di bawah banget, jadi harus dengan sekat kanal,” kata Diaz.
Pemerintah, kata Diaz, telah mengambil sejumlah langkah pencegahan termasuk penerbitan surat edaran larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Kementerian Lingkungan Hidup juga membangun unit pelaksana teknis pengendalian kebakaran lahan serta memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sebagai bagian dari strategi pencegahan.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan luas karhutla di Kalimantan Barat telah mencapai lebih dari 30.000 hektare sepanjang Januari–Juli 2026.
Kebakaran tersebut berdampak pada kualitas udara sehingga kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Diaz menegaskan penanganan karhutla bukan tanggung jawab satu lembaga saja dan memerlukan strategi terpadu antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
“Saya sudah cek lahan gambut terbakar, memang ini kejadian luar biasa hingga Presiden pun turut meninjau. Saya rasa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu cara atau satu instansi saja,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu, Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan lima unit peralatan pemadaman kebakaran dan 10 boks masker kepada masyarakat terdampak di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.







