DPD PDI Perjuangan Jawa Timur resmi melarang pemasangan banner dan baliho di pinggir jalan.
Larangan ini diberlakukan dengan alasan menjaga estetika kota dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam forum konsolidasi internal partai yang digelar di Surabaya, Minggu (23/8/2026).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, menegaskan kebijakan tersebut kepada seluruh kader.
Pihaknya akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh DPC kabupaten/kota untuk melarang pemasangan banner di lokasi yang tidak semestinya.
Said menyoroti praktik pemakuan secara sembarangan pada pohon di tepi jalan sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan.
Sebagai pengganti media fisik, partai mewajibkan pemanfaatan media sosial sebagai saluran utama komunikasi politik dan pelaporan kegiatan.
Instruksi ini berlaku untuk semua jenjang organisasi mulai dari DPD, DPC, PAC, hingga ranting agar memiliki dan mengelola akun media sosial resmi.
Setiap aktivitas partai melalui kanal digital diharapkan tersambung ke sistem pelaporan terpusat di DPD demi transparansi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi evaluasi dan konsolidasi untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada 2029.
Said menekankan bahwa penguatan kader harus diiringi dengan kerja nyata di lapangan serta keterbukaan informasi.
Selain itu, seluruh anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Fraksi PDIP diperintahkan lebih aktif turun ke masyarakat.
Ia menegaskan kewajiban turun saat reses untuk menyerap aspirasi warga secara langsung dan menolak alasan untuk absen dari kunjungan lapangan.







