PT ASDP Indonesia Ferry menyatakan program sterilisasi di kawasan Merak Banteng juga mencakup penataan aktivitas perdagangan di area pelabuhan.
Perusahaan menegaskan keinginan agar seluruh pedagang yang beroperasi di pelabuhan tercatat dan memiliki identitas yang jelas.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menanggapi informasi mengenai pembayaran sebesar Rp650 ribu yang disebut dibayar oleh pedagang.
Heru menjelaskan bahwa jumlah tersebut bukan merupakan pungutan yang dilakukan oleh ASDP dan tidak tercatat sebagai tarif atau pendapatan perusahaan.
Hasil klarifikasi bersama pihak terkait menunjukkan pembayaran dimaksud merupakan bagian dari pengelolaan internal sebuah yayasan yang menaungi para pedagang.
Pembayaran itu dipergunakan untuk keperluan fasilitas dan identitas pedagang, seperti rompi, kartu identitas (ID card), BPJS Ketenagakerjaan, seragam, serta perlengkapan lain.
Menurut ASDP, penggunaan identitas bagi pedagang berperan penting dalam pengaturan akses kawasan.
Identitas membantu pihak berwenang mengenali pelaku usaha, mendata aktivitas perdagangan, serta memperlancar pengawasan sehingga ketertiban kawasan terjaga.
Heru menegaskan hal tersebut di Jakarta, Rabu 2 September 2026, dengan mengatakan, “Fokus ASDP adalah memastikan setiap aktivitas di kawasan pelabuhan memenuhi ketentuan akses, keselamatan, keamanan dan ketertiban yang berlaku.”
Ia menambahkan bahwa keberhasilan sterilisasi tidak dapat dicapai oleh ASDP sendirian dan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Kolaborasi yang dimaksud melibatkan regulator, aparat keamanan, operator kapal, organisasi dan komunitas pedagang, pengguna jasa, serta seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.
Heru juga menjelaskan bahwa sterilisasi bukan sekadar membatasi akses, melainkan bagian dari upaya bersama untuk membangun tata kelola pelabuhan yang lebih baik.
“Sterilisasi bukan semata-mata mengenai pembatasan akses, tetapi bagaimana kita bersama-sama membangun tata kelola pelabuhan yang lebih baik,” ujarnya.
Penataan yang diterapkan bertujuan agar aktivitas perdagangan tetap berlangsung secara tertib tanpa mengganggu aspek keselamatan, keamanan, operasional, maupun kenyamanan pengguna jasa.
ASDP menyebut akan terus melakukan komunikasi dan sosialisasi secara berkala kepada pedagang serta organisasi yang menaungi mereka mengenai ketentuan akses, penggunaan identitas, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di kawasan Pelabuhan Merak.







