Politikus Partai Golkar Dhody Thahir kini berstatus tersangka dalam dugaan pemalsuan dokumen tanah yang ditangani Ditreskrimum Polda Sumut.
Ia tercatat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara untuk periode 2024-2029 dan menempati kursi di Komisi C yang membidangi keuangan daerah.
Dhody juga pernah menjabat sebagai anggota dewan pada periode sebelumnya, 2019-2024.
Penyelidikan atas perkara ini telah bergulir di Polda Sumut selama hampir tiga tahun.
Dhody disangka melakukan penempatan keterangan palsu dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat sebagaimana ditangani penyidik Ditreskrimum Polda Sumut.
Penetapan tersangka tercantum dalam SP2HP Ditreskrimum Polda Sumut Nomor: B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026 tertanggal 18 Agustus 2026.
Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang diajukan oleh Muhammad Gazali Iskandar sejak April 2023.
Kasus ini sempat mengendap hampir tiga tahun sebelum sampai pada tahap penetapan tersangka.
Pada panggilan pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 27 Agustus 2026, Dhody tidak hadir sehingga mangkir dari proses pemeriksaan.
Perkara berakar dari sengketa lahan di Perumahan Subsidi Pondok Alam (RPA), Desa Marindal Satu, Kabupaten Deli Serdang.
Dalam perkara ini, Dhody diduga menggunakan posisinya untuk menggugat sertifikat tanah milik warga, padahal pemilik awal telah memenangkan perkara hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
Warga kompleks yang terdampak menyambut positif penetapan tersangka karena dinilai memberi kepastian hukum terhadap hak atas rumah mereka.
Salah seorang penghuni, Nasa, menyatakan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian dan mengatakan penetapan tersangka membuat mereka merasa lebih tenang terkait kepemilikan rumah.
Warga menyatakan akan mengawal proses hukum hingga tuntas demi kepastian hak-hak mereka.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar diinformasikan mengenai permasalahan Dhody, dan partai memberikan pendampingan hukum melalui Badan Bantuan Hukum.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan masalah ini sebenarnya telah dilaporkan ke DPP dan mendapat bantuan hukum resmi.
Doli juga menyinggung kemungkinan adanya motif politik di balik perubahan status perkara dari ranah perdata ke pidana, serta menyatakan dukungan partai bersifat kondisional.
Menurut Doli, dukungan partai akan tetap diberikan jika informasi yang diterima menunjukkan posisi Dhody benar, namun akan ditarik jika putusan hukum berbicara lain.
Pengamat politik Dr Bakhrul Khair Amal mengecam sikap Golkar yang dinilai lambat merespons kasus kadernya dan menuntut sikap tegas dari partai.
Bakhrul meminta tindakan segera, termasuk mempertimbangkan menonaktifkan sementara status Dhody sebagai anggota dewan agar proses hukum tidak terganggu oleh jadwal kedewanan.
Ia juga mengingatkan prinsip penegakan hukum yang setara dan mendesak Golkar untuk memberi dukungan pada penegakan hukum demi menjaga kredibilitas partai.







