MEDAN, Jenggala – Konflik internal Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara (Sumut) semakin melebar hingga menyeret nama Kapolrestabes Medan.
Ketua PW KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe menilai upaya mengaitkan persoalan organisasi dengan tuntutan pencopotan Kapolrestabes Medan merupakan langkah yang tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Irham menyayangkan adanya pihak yang membawa persoalan internal organisasi hingga ke Mabes Polri dengan narasi yang menyerang Kapolrestabes Medan.
Menurutnya, polemik kepengurusan KAMMI tidak semestinya dijadikan alasan untuk menggiring opini seolah-olah aparat kepolisian gagal menjalankan tugasnya.
“Jangan karena tidak memahami dinamika internal organisasi kemudian kegaduhan tersebut dikaitkan dengan kegagalan Kapolrestabes Medan. Ini dua persoalan yang berbeda,” kata Irham, Minggu (21/6).
Ia menilai munculnya tuntutan pencopotan Kapolrestabes Medan justru menunjukkan adanya ketidakmampuan sebagian pihak menyelesaikan persoalan organisasi secara internal.
Menurut Irham, masyarakat dapat menilai sendiri kinerja Polrestabes Medan yang selama ini tetap menjalankan fungsi pelayanan dan pengamanan di tengah berbagai dinamika sosial maupun aksi unjuk rasa di Kota Medan.
“Kalau ada konflik internal organisasi, selesaikan sesuai mekanisme organisasi. Jangan kemudian mencari kambing hitam dengan menyeret institusi kepolisian,” tegasnya.
Irham juga mempertanyakan legitimasi Hasan Basri yang mengatasnamakan Ketua PW KAMMI Sumut. Ia menegaskan bahwa dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAMMI Sumut di Tapanuli Tengah, Hasan Basri tidak pernah tercatat sebagai calon ketua.
“Sejak awal proses Muswil berjalan sesuai mekanisme organisasi. Yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai calon ketua. Karena itu sangat disayangkan jika kemudian muncul klaim kepemimpinan yang tidak sesuai aturan organisasi,” ujarnya.
Meski mengakui adanya dinamika di tingkat pusat, Irham menegaskan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menciptakan dualisme kepemimpinan di Sumatera Utara.
Terkait laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang kini masuk ke ranah hukum, PW KAMMI Sumut membantah tuduhan tersebut dan menyebut persoalan yang terjadi merupakan bagian dari dinamika internal organisasi yang berkembang menjadi polemik publik.
Irham mengungkapkan bahwa upaya komunikasi dan mediasi sebenarnya telah dilakukan pasca-insiden. Namun, proses tersebut tidak berlanjut karena persoalan lebih dulu dibawa ke ruang publik.
“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Tetapi fakta-fakta harus dikedepankan, bukan opini yang dibangun dari konflik internal organisasi,” katanya.
Ia menegaskan kritik terhadap institusi negara merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Namun kritik harus didasarkan pada fakta dan argumentasi yang kuat, bukan dijadikan alat untuk memperluas konflik internal organisasi.
Jenggala







