PARAPAT, Jenggala – Khas Parapat Hotel yang berada dibawah naungan PT. Hotel Indonesia Properti melakukan konferensi pers sebagai bentuk klarifikasi tentang adanya informasi yang tidak tepat berkembang dikalangan masyarakat mengenai adanya isu diskriminasi dan eksploitasi karyawan.
Khas Parapat Hotel melalui kuasa hukumnya Dwi Saryanto bersamanya dengan jajaran manajer hotel mengundang awak media untuk meluruskan kekeliruan informasi pada Kamis (21/5) di Khas Parapat Hotel, Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.
Kuasa hukum Khas Parapat Hotel Dwi Saryanto menjelaskan bahwa informasi terkait karyawan yang dilakukan tindakan pemberhentian hubungan kerja (PHK), pihaknya menegaskan bahwa sebenarnya yang bersangkutan itu bukan di PHK. Tetapi memang kontrak kerjanya sudah berakhir.
“Jadi kontrak kerjanya memang satu tahun, dari mei 2025 sampai dengan 30 april 2026,” ujar Dwi.
Untuk hak hak karyawan yang telah berakhir kontrak tersebut, sesuai dengan regulasi undang-undang tidak ada pesangon untuk karyawan kontrak.
“Yang ada hanyalah uang kompensasi yang diatur didalam undang undang dan uang kompensasi itu sudah kami bayarkan sebesar 1 bulan gaji. Kami tegaskan tidak ada hak hak karyawan tersebut yang kami potong apalagi kami tahan,” tegas Dwi Saryanto yang didampingi oleh GM Khas Parapat Hotel, Melky Kuslo Agus.
Dwi juga menjelaskan bahwa faktor okupansi hotel dan kondisi bisnis perhotelan yang sedang lesu menjadi salah satu langkah pertimbangan yang harus diambil oleh perusahaan.
“Sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh yang bersangkutan ya sudah berakhir. Lalu kemudian kenapa kita tidak melakukan kontrak lagi, karena memang kondisi bisnis yang sedang sepi dan kondisi ekonomi juga seperti ini maka kita melakukan antisipasi antisipasi terhadap situasi dan kondisi bisnis,” ujar Dwi.
Menjawab adanya tudingan diskriminatif terhadap karyawan tersebut, dan Khas Parapat Hotel menegaskan tidak ada perlakukan diskriminatif karena semua penilaian kinerja karyawan dinilai dari segala aspek.
“Kami tidak ada melakukan tindakan diskriminatif kepada yang bersangkutan, karena ini bisnis maka prinsipnya adalah produktivitas. Itu adalah jawaban dari kami jika ada yang bertanya kenapa ada yang dipertahankan ada yang diakhiri kontrak kerjanya. Tentu kami juga melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan dari segala aspek. Namun di pertemuan ini kami merasa tidak tepat untuk menyampaikan kekurangan secara personal,” ujar Dwi.
Sebagai langkah niat baik untuk menghargai karyawan yang sudah cukup lama bekerja bersama pihak hotel, sebenarnya Khas Parapat Hotel menawarkan kontrak harian (daily worker) untuk pekerja mengingat kondisi okupansi hotel yang rendah. Namun penawaran ini memang ada yang mau menerima dan ada yang tidak dan bagi kami itu adalah hak para pihak.
Menjawab adanya tuduhan eksploitasi terhadap karyawan, Dwi membantah tudingan tersebut dan menilai hal tersebut tidak sejalan dengan kondisi bisnis hotel.
“Bagaimana mungkin kami melakukan eksploitasi kepada karyawan jika tingkat okupansi atau hunian kami rata-rata perbulan hanya 54% dari 102 kamar yang ada. Artinya, karyawan yang kami atur untuk 102 kamar tetapi penjualannya hanya separuh dan pekerjaan sebenarnya tidak padat dan cenderung longgar. Bahkan beberapa kesempatan kami masih mendapati karyawan kami yang memancing ketika jam kerja,” ujar Dwi.
Meskipun jarang terjadi, dibeberapa momen memang pihak hotel memiliki jadwal yang padat misalnya jika ada event-event tertentu dan memasuki libur hari besar. Maka dari itu biasanya pihak hotel akan menyampaikan kepada para karyawan agar ditanggal tertentu dapat memberikan effort lebih dalam bekerja.
“Kami tetap memberikan bonus berupa uang servis dan itu jumlah yang cukup besar dan terus meningkat dan itu ada datanya,” tegas Dwi.
“Harusnya kita ini sudah bersyukur bisa bekerja disini karena kita disini sudah lebih baik di bandingkan dengan perusahaan hotel yang lain yang berada di kawasan parapat danau Toba. Karena kami selain memberikan gaji yang sesuai diatas ketentuan upah minimum yang telah diatur pemerintah, kami juga memberikan uang servis, bonus satu kali gaji serta kami juga memberikan insentif produktifitas ketika hunian sedang tinggi,” ucap Dwi.
“Hal ini tidak diatur didalam undang-undang dan bukan suatu kewajiban, tapi tetap kami berikan kepada karyawan kami. jadi kembali kami tegaskan bahwa kami tidak ada melakukan eksploitasi,” tegasnya.
Kuasa hukum Khas Parapat Hotel Dwi, menyampaikan kepada kuasa hukum eks karyawan tersebut jika mempunyai data adanya hak hak karyawan yang belum kami bayarkan, silahkan sampaikan kepada kami dan kami akan membayarkan.
“Jadi pada intinya kami tidak ada menahan hak karyawan, tidak ada melakukan eksploitasi dan tuduhan phk tidaklah benar karena memang kontrak yang sudah berakhir,” tegas Dwi.
Melky Kuslo Agus selaku General Manager Khas Parapat Hotel lewat standing statementnya kepada awak media, PT Hotel Indonesia Properti menegaskan bahwa seluruh praktik ketenagakerjaan di perusahaan telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem kerja yang diterapkan bersifat dinamis mengikuti kebutuhan operasional industri perhotelan, dengan tetap memberikan kompensasi secara proporsional kepada karyawan.
Terkait hak karyawan kontrak, perusahaan telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kompensasi atas berakhirnya masa kontrak. Seluruh kebijakan diterapkan secara adil, objektif, dan tanpa diskriminasi, berdasarkan kebutuhan operasional dan evaluasi kinerja.
Perusahaan menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan tetap membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pihak. Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Sebagaimana diberitakan, salah seorang mantan karyawan berinisial DS (45) warga Ajibata, Kab. Toba, dan telah bekerja 6 tahun di Khas Parapat Hotel merasa keberatan karena selama dirinya bekerja tidak pernah diberikan upah lembur.
DS mengklaim sering bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan di dalam kontrak. Keberatan itu disampaikan melalui Kantor Hukum Rico & Partners Law Office. (wol/azr/d1)
Jenggala







