Regulasi untuk ekonomi digital harus dirancang agar mendorong lahirnya inovasi, bukan justru menghambat perkembangan teknologi.
Demikian ditegaskan Mukhammad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian OJK Digital Financial Innovation Day 2026 di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Misbakhun menekankan perlunya kebijakan yang adaptif terhadap dinamika teknologi sambil tetap menjaga kepentingan konsumen.
Ia mengingatkan bahwa aturan yang kaku dapat menutup ruang bagi pengembangan model bisnis dan solusi baru.
Komunikasi intens antara pemerintah dan pelaku industri menurutnya menjadi kunci agar regulasi selaras dengan praktik di lapangan.
Salah satu mekanisme yang dinilai efektif adalah penerapan Regulatory Sandbox.
Ruang uji ini memungkinkan teknologi dan skema bisnis diuji coba secara terbatas sebelum diberlakukan secara massal.
Misbakhun menggambarkan sandbox sebagai arena dialog dan eksperimen antara otoritas dan pelaku usaha.
Manfaatnya dua arah: regulator memperoleh pemahaman atas kemajuan industri, sementara pelaku usaha dapat menguji inovasi secara terukur.
Masukan dari industri dan keluhan publik disebutnya menjadi bahan penting dalam proses penyusunan kebijakan.
Menurutnya, semua masukan tersebut digunakan untuk mencari solusi bersama, bukan untuk saling menyalahkan.
Ia juga menegaskan kewajiban pelaku industri untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Perlindungan konsumen harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah regulasi maupun inovasi bisnis.
Misbakhun menilai peran konsumen krusial dalam menjaga keberlanjutan ekosistem digital.
Transformasi digital disebutnya mengubah struktur perekonomian secara bertahap dan meningkatkan kontribusi sektor digital terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap digitalisasi dapat menjadi kontributor utama dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
Pembangunan ekosistem digital, ujar Misbakhun, harus bersifat inklusif agar manfaat teknologi dirasakan oleh UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.






