Komisi XI DPR RI menyatakan pemerintah tengah melakukan kalibrasi ulang parameter ekonomi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih mencerminkan kondisi masyarakat.
Ketua Komisi XI, Mukhammad Misbakhun, menyampaikan bahwa proses penyempurnaan DTSEN masih berlangsung intensif.
Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri OJK Digination 2026 di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Misbakhun mengatakan sejumlah indikator sedang diukur kembali untuk meningkatkan akurasi data yang akan menjadi dasar kebijakan.
Tujuan perbaikan tersebut adalah memperketat sasaran program pemerintah, termasuk subsidi, jaring pengaman sosial, dan sosial.
Ia menambahkan pemerintah menjalankan sensus ekonomi dengan detail lebih tinggi selama pembaruan data berlangsung.
Sebagai bagian dari upaya itu, baseline Produk Domestik Bruto (PDB) turut dikalibrasi ulang.
Misbakhun menegaskan meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) berada di bawah mitra komisi yang berbeda, perhatian terhadap kualitas data DTSEN tetap menjadi prioritas.
Ia mengingatkan pentingnya perbaikan supaya pengeluaran negara tidak salah sasaran, terutama mengingat besarnya anggaran hingga ribuan triliun.
Pemerintah sebelumnya menegaskan penyempurnaan DTSEN dilakukan secara bertahap dan akan dipakai sebagai dasar penentuan penerima subsidi serta bantuan sosial.
Target jangka panjang pemerintah adalah menjadikan DTSEN sebagai sumber data utama bagi berbagai program pembangunan nasional.
Peningkatan kualitas data diharapkan membuat kebijakan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan DTSEN akan menjadi referensi utama pemerintah dalam perencanaan hingga evaluasi program pembangunan.
Kata Purbaya dalam Rapat Paripurna Pemerintah Tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.







