Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta agar jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meningkatkan intensitas publikasi terkait kinerja lembaga di berbagai platform media sosial.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan “Evaluasi Kebijakan Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu dalam Masa Non-Tahapan Pemilu” yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 25-27 Agustus 2026.
Rifqinizamy menyoroti pentingnya citra publik yang dibentuk melalui komunikasi publik, baik yang diproduksi oleh institusi maupun oleh individu yang mewakili Bawaslu.
Ia menegaskan bahwa upaya publikasi tidak cukup hanya dilakukan secara kelembagaan; personel Bawaslu juga perlu aktif membagikan aktivitas dan capaian kerja secara personal.
Menurut Rifqinizamy, tanpa usaha aktif memublikasikan kegiatan, masyarakat sulit mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu.
Lebih jauh, ia menilai pemanfaatan berbagai lini media sosial merupakan langkah strategis dalam rangka komunikasi publik dan pencegahan penyebaran hoaks.
Rifqinizamy mengingatkan bahwa di era digitalisasi dan post-truth, kebenaran sering kali dinilai berdasarkan persepsi yang terbentuk melalui media yang paling dekat dengan publik.
Oleh karena itu, kata dia, media yang paling dekat dengan masyarakat — yaitu media sosial — harus dimanfaatkan secara efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat dan transparan.







