Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyerukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha beras fortifikasi yang terbukti tidak memenuhi ketentuan teknis dan pelabelan.
Pernyataan itu muncul menyusul temuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mencatat adanya ketidaksesuaian pada sejumlah sampel beras fortifikasi dari pengawasan yang melibatkan 178 sampel di 11 provinsi.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, menilai tindakan pemerintah diperlukan agar kepercayaan publik terhadap produk pangan tetap terjaga.
Menurut Niti, pembiaran terhadap pelanggaran justru berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Niti Emiliana di Jakarta pada Jumat 28 Agustus 2026.
YLKI mengusulkan pembedaaan pendekatan berdasarkan kapasitas pelaku usaha; produsen kecil dapat memperoleh pembinaan dan edukasi terlebih dahulu.
Namun organisasi konsumen itu menegaskan sanksi keras harus diberlakukan apabila pelanggaran terus berulang setelah diberikan pembinaan.
Niti menyatakan sanksi dapat berlanjut hingga proses pidana untuk pelanggaran tertentu apabila bukti mendukung langkah demikian.
Untuk produsen besar, YLKI menilai kemampuan teknis dan sumber daya seharusnya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
YLKI juga menekankan pentingnya kesesuaian antara informasi pada kemasan dan kandungan produk yang diterima konsumen.
Dalam perspektif hak konsumen, produksi dan distribusi beras fortifikasi berkaitan dengan hak atas pangan yang aman serta hak memperoleh informasi yang benar dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan rilis Bapanas, beras fortifikasi diwajibkan memenuhi SNI 9372:2025 yang mengatur komposisi serta kadar vitamin dan mineral dalam produk.
Rincian kandungan per 100 gram beras fortifikasi menurut standar tersebut adalah: vitamin B1 minimal 0,25 miligram; asam folat 0,25 hingga 0,38 miligram; vitamin B12 sebesar 1 hingga 1,5 mikrogram.
Kadar zat besi ditetapkan 3,50 hingga 5,25 miligram per 100 gram, sedangkan kandungan seng ditetapkan 3 hingga 4,5 miligram.
Standar juga mengatur bahwa produk dibuat melalui pencampuran beras sosoh dengan kernel beras fortifikan dengan jumlah kernel sekurang-kurangnya satu persen.
Selain itu, SNI memuat batas toleransi kandungan nutrisi, yakni sekurang-kurangnya 80 persen dari nilai yang tercantum pada label, sementara kandungan zat besi dan seng tidak boleh melebihi 120 persen dari nilai label.
Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran.
“Dan tidak ada kompromi, itu perintah Bapak Presiden. Ini tidak boleh dibiarkan di Republik Indonesia mempermainkan nasib rakyat banyak,” ucap Andi Amran Sulaiman.
Berdasarkan hasil pengawasan, temuan Bapanas meliputi ketidaksesuaian kandungan gizi dan ketidaksesuaian harga jual terhadap klaim produk.
Bapanas bersama Satuan Tugas Pangan kini memproses temuan tersebut sesuai ketentuan untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, dan pelabelan.
Penindakan yang tersedia merujuk pada PP Nomor 28 Tahun 2025 dan mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, daya paksa polisional termasuk penarikan produk dari peredaran, serta pencabutan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
Untuk sejumlah pelanggaran tertentu, proses hukum dapat dilanjutkan hingga ranah pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan dukungan YLKI, pemerintah didorong untuk menjaga konsistensi pengawasan agar konsumen memperoleh produk beras fortifikasi yang aman, bermutu, dan sesuai informasi pada kemasan.







